TEMPO.CO, Medan - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Besar Rina Sari Ginting, mengatakan ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Unjuk rasa itu mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al-Maidah ayat 51.
Menurut Rina, beberapa daerah tersebut adalah Kabupaten Batubara, Kota Medan, dan Belawan. "Data dari surat pemberitahuan yang dilayangkan organisasi," ujar dia kepada Tempo, Senin, 31 November 2016. "Massa Belawan akan beraksi di Medan."
Baca Juga:
Rina melanjutkan, bisa saja ada daerah lain yang akan menggelar aksi serupa. Intelijen kepolisian, kata dia, masih bekerja dan mendeteksi daerah mana saja yang juga akan timbul aksi unjuk rasa.
Namun, ucap Rina, Polisi Sumatera Utara tidak akan menaikkan situasi menjadi siaga satu walau ada unjuk rasa besar-besaran. "4 November hari kerja, polisi tidak melakukan penjagaan berlebihan," katanya.
Meskipun tidak melakukan penjagaan berlebihan, polisi akan menjaga ketat objek vital di Sumatera Utara. Direktur Pengamanan Objek Vital Komisaris Besar Haji Heri Subiansauri mengatakan obyek vital yang akan dijaga adalah Bandara Kualanamu, Pertamina, bank, hotel, pusat pemerintahan dan tempat ibadah.
Kepala Polda Sumut, Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel, mengatakan sudah mengunjungi tokoh masyarakat dan ulama Islam Kota Medan di Masjid Agung Meda. Rycko yang didampingi oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldi menghimbau agar aksi 4 November berlangsung tertib dan aman. "Silakan menyampaikan isi hati lewat demonstrasi, tapi jangan merugikan yang lain. Tuntutan akan saya sampaikan ke Kapolri," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin meminta jangan ada yang menjadikan aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 sebagai alat untuk membuat gaduh kondisi dalam negeri. Ia khawatir ada anggota organisasi masyarakat yang diperalat kelompok tertentu untuk menjadi martir. "Tujuannya, membuat negara menjadi tidak terkendali," ucapnya dalam keterangan tertulis, Ahad, 30 Oktober 2016.
Menurut dia, saat ini di berbagai daerah mulai terlihat gerakan-gerakan menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama Islam. "Situasi ini mulai mengkhawatirkan bila melihat sebaran demonstrasi masyarakat," ujarnya.
SAHAT SIMATUPANG
Baca Juga:
Ketua DPR: Aksi 4 November Mengkhawatirkan
Pengusaha Ini Bayarkan Cicilan Mobil dan Apartemen Sanusi
Jokowi: Hati-hati Pesan Provokasi 4 November di Medsos
