TEMPO.CO, Jakarta - Defisit iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai setengahnya dari angka prediksi. Pelaksana tugas Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Andi Zainal Abidin Dulung, mengatakan, hingga Oktober, defisit BPJS Kesehatan kurang dari Rp 4,5 triliun.
"Sebetulnya diperkirakan sampai di akhir tahun ini sekitar Rp 9 triliun, tapi kami kok yakin tidak sampai Oktober defisit belum sampai Rp 4,5 triliun," kata Zainal setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin, 31 Oktober 2016, di kantor Wapres, Jakarta. Melihat fakta ini, Zainal memprediksi, sampai akhir tahun, defisit akan lebih rendah daripada perkiraan awal.
Pembicaraan soal defisit dana BPJS Kesehatan ini menjadi topik pembahasan Zainal dengan Kalla. Zainal mengatakan defisit BPPS Kesehatan bukan rahasia umum lagi. Karena itulah, pembicaraan dengan Kalla bertujuan mencari solusi agar BPJS Kesehatan bisa bertahan. Salah satunya dengan memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama pada orang sehat.
Menurut Zainal, cara ini akan membuat terjadinya subsidi silang dari orang mampu ke orang mampu. Ini karena prinsip BPJS Kesehatan adalah gotong-royong, bukan asuransi. Kendati, Zainal mengatakan belum ada langkah konkret untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Pihaknya masih akan membahas solusi yang akan diambil dengan BPJS Kesehatan pada Senin sore. "Kami perlu focus discussion group untuk memformulasikan ini. Jadi langkah-langkah apa yang akan diambil supaya pembebanan masalah ini merata," tuturnya.
Zainal mengatakan, dari data yang ada, banyak pasien yang datang ke rumah sakit meskipun seharusnya cukup mendapat layanan di fasilitas primer. Rujukan ke rumah sakit seharusnya diberikan pada tindakan gawat darurat atau butuh penanganan lebih lanjut. Kondisi ini membuat defisit BPJS Kesehatan bisa meningkat. "Selain itu, pemerintah daerah harus mendorong upaya preventif. Ini jauh lebih penting supaya, kalau tidak sakit, berarti, kan, biaya untuk pengobatan berkurang dong," ucapnya.
AMIRULLAH
