Jabar Akan Evaluasi RDTR Pemkot Bandung

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • "Ya sudah, batalkan saja karena tidak sesuai dengan substansi."

    INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membatalkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dinilai keluar dari kesepakatan substantif. Perda yang dinilai menyimpang tersebut, yaitu soal perizinan pembangunan kondominium hotel (kondotel) di Kawasan Bandung Utara (KBU).

    “Kok tiba-tiba perdanya berubah, ada apa ini? Makanya kita akan batalkan Perda tentang RDTR Kota Bandung karena telah keluar dari kesepakatan substantif,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Menurut Deddy, kondotel harus dibangun di kawasan merah, yakni kawasan yang diperbolehkan sebagai area usaha atau komersial. Kawasan kuning merupakan area yang diperbolehkan untuk membangun perumahan pribadi non-komersial. Sedangkan kawasan hijau adalah kawasan lindung yang tidak diperkenankan untuk membangun apa pun.

    “Di area kuning saja, kondotel tidak boleh (dibangun). Apalagi di area hijau seperti KBU. Namun ternyata, di RDTR Kota Bandung berubah jadi kuning. Ini akan kita selidiki,” ujar Deddy.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Deddy, akan membentuk tim khusus yang beranggotakan para penegak hukum dan ahli untuk mengkaji penyebab berdirinya kondotel di kawasan hijau. Apakah dipengaruhi tekanan politik, gratifikasi, ataupun kurangnya pemahaman mengenai peraturan.

    “Tim ini akan mencari tahu apa latar belakang perubahan fungsi yang telah disepakati ini. Namun yang pasti, kita akan batalkan dulu perdanya,” kata Deddy.

    Deddy mengimbau kepada para pengusaha atau investor yang akan berinvestasi di Kota Bandung memahami RDTR yang telah ditentukan sebelum mengajukan izin usaha. “Jangan tergiur dengan janji oknum tertentu yang mengatakan di situ bisa dibangun. Pelajari dulu RDTR-nya,” ujar Deddy.

    Saat disinggung mengenai apakah pembangunan kondotel yang menyalahi aturan tersebut menjadi penyebab terjadinya banjir besar di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Wagub mengatakan hal itu perlu dikaji terlebih dulu karena penyebab banjir tidak hanya dari Kota Bandung saja, tapi Bandung Raya secara keseluruhan dan terintegrasi dengan KBU.

    Pakar hukum dan tata ruang, Asep Warlan, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan perda Kota Bandung tersebut. Menurut dia, harus ada tindakan hukum dari pemerintah ketika diduga ada pelanggaran terhadap RDTR.

    “Ya sudah, batalkan saja karena tidak sesuai dengan substansinya. Kembalikan lagi ke hijau. Selanjutnya, Kota Bandung harus mengubah perda tersebut,” kata dia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.