Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), Menpar Arief Yahya (kiri) dan Gubernur Kalbar Cornelis (kanan) dalam pembukaan Sail Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Kalbar, 15 Oktober 2016. Sail Karimata 2016 bertujuan mempercepat pembangunan. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), Menpar Arief Yahya (kiri) dan Gubernur Kalbar Cornelis (kanan) dalam pembukaan Sail Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Kalbar, 15 Oktober 2016. Sail Karimata 2016 bertujuan mempercepat pembangunan. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti rugi. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare.

    "Karena kalau dari legal standing-nya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menghitung berapa uang kerahiman yang pantas diberikan kepada masyarakat. Dia menambahkan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mengkalkulasi jumlah uang kerahiman tersebut.

    Menurut Luhut, pemerintah memiliki parameter tersendiri mengenai jumlah uang kerahiman yang akan diberikan kepada masyarakat. Terlebih potensi investasi di Mandalika cukup besar, yaitu hampir mencapai Rp 30 triliun.

    BacaJK Minta Masyarakat Mengurangi Kecurigaan terhadap Pengusaha

    Luhut pernah mengatakan bahwa proyek kawasan ekonomi khusus Mandalika masuk ke 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar US$ 2,5 miliar. Maka, jika bisa diwujudkan, akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya.

    Luhut menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan Mandalika, menurut dia, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar US$ 300 juta, bersama kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.

    Sedangkan kini masyarakat mempermasalahkan lahan seluas 109 hektare yang akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan permasalahan lahan di Mandalika diselesaikan dengan cara pendekatan sosial. Lalu pendekatan kedua adalah pendekatan legal. Pendekatan legal baru akan dilakukan jika pendekatan sosial sudah tak bisa dilakukan.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.