TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengklaim telah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mengurangi titik banjir di Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh adalah tidak memberikan izin pembangunan di kawasan Bandung Utara (KBU).
"Di zaman saya tidak ada apartemen yang dibangun di KBU yang saya berikan izinnya dari nol. Rata-rata (yang dibangun) itu kan izin-izinnya yang dikeluarkan dari periode (wali kota) sebelumnya. Kami sangat ketat," kata Ridwan Kamil di Pusdai, Kota Bandung, Rabu, 26 Oktober 2016.
Ridwan Kamil menambahkan, dia pernah digugat oleh salah satu pengembang karena tidak memberikan izin membangun. "Hampir tidak ada apartemen yang saya beri izin di KBU. Sampai saya mau digugat ke pengadilan oleh salah satu developer di Punclut ," ujarnya.
Ridwan Kamil mengkritik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat yang mengatakan program-programnya dalam mengatasi banjir di Bandung gagal total. "Walhi ini suka nuding-nuding data yang menggeneralisasi. Dia (Walhi) bikin statement tiga tahun saya, 800 hektare di Bandung Timur jadi beton," ujarnya.
Dia membantah menciptakan pusat pertumbuhan baru di Bandung Timur. Menurut Ridwan, pusat pertumbuhan itu hadir sudah sejak lama dengan nama pusat pertumbuhan primer Gedebage. Belakangan nama itu diganti oleh Ridwan Kamil menjadi Bandung Teknopolis.
Ridwan Kamil mengklaim beberapa program yang dibuatnya mampu menjadi penawar banjir. "Dago itu gorong-gorongnya 2 x 2 meter. Kemudian ada biopori, sumur resapan yang sedang dipersiapkan, ada pulau pulau tanaman. Silakan mengkritik, mewacanakan, tapi harus berbasis data," ujarnya.
Ridwan Kamil berharap Walhi juga mengapresiasi program-program pro lingkungan hidup yang telah dibuat oleh Pemkot Bandung. Menurut dia, sedang disiapkan peraturan bangunan hijau untuk memastikan semua bangunan harus ramah lingkungan. Aturan itu akan berlaku Januari 2017. "Kami juga melarang styrofoam per satu November 2016, diapresiasi oleh Walhi juga enggak," ujarnya.
PUTRA PRIMA PERDANA
