Walhi Nilai Program Bebas Banjir Ridwan Kamil Gagal, Kenapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan terjebak banjir di kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2016. Curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase menyebabkan kawasan tersebut terendam banjir. ANTARA FOTO

    Sejumlah kendaraan terjebak banjir di kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2016. Curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase menyebabkan kawasan tersebut terendam banjir. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bandung - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdhan menyebutkan program bebas banjir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil gagal. “Banjir meluas dan ketinggian air bertambah,” kata Dadan, Selasa, 25 Oktober 2016.

    Dadan mengatakan program bebas banjir merupakan salah satu visi Emil, sapaan Ridwan Kamil, yang dilantik pada 2013 untuk masa jabatan hingga 2018. Pada 2014, Jalan Pagarsih dan Pasteur telah mengalami banjir meski tidak sebesar kemarin yang menyerupai aliran sungai baru.

    Baca: Banjir Bandung, Begini Ekspresi Kebingungan Ridwan Kamil

    Menurut Dadan, salah satu penyebab banjir besar kemarin adalah kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang hulunya di wilayah Kota Bandung beralih fungsi menjadi lahan. "Contohnya di Citepus," ujarnya.

    Dadan juga mempertanyakan konsep dan pembangunan tol air seperti yang diterapkan di Gedebage. “Sistemnya saling terjaring atau per bagian?” tanya Dadan. Sejak 1990-an, Kota Bandung pernah dibuatkan saluran drainase untuk mencegah banjir.

    Baca: Banjir Bandung, Pria Ini Tewas Terseret Saat Menolong Wanita

    Selain itu, Walhi Jawa Barat menyoroti ketiadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bandung. Pada susunan organisasi pemerintah kota, dibentuk Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Menurut Dadan, pembentukan BPBD merupakan amanat undang-undang dan Bandung butuh badan itu untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.

    Berdasarkan kajian Walhi Jawa Barat, Kota Bandung punya potensi bencana alam, seperti longsor dan gempa. Selain potensi bencana lingkungan, seperti banjir dan kekeringan air. Dadan berpendapat BPBD bisa difungsikan sebagai lembaga untuk mengurangi risiko bencana, mitigasi, penanggulangan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

    Baca: Banjir Bandung, Sebuah Livina dan Motor Hilang Terbawa Arus

    Sebelumnya, Emil mengaku bingung akibat banjir yang terjadi di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Senin, 24 Oktober 2016. Pada saat bersamaan, Jalan DR Djundjunan (Pasteur) juga tergenang air sehingga mengakibatkan kemacetan parah.

    Emil mengatakan Pemerintah Kota Bandung telah memperbesar saluran air di kiri dan kanan Jalan Pagarsih dengan lebar masing-masing 2 x 2 meter.

    Baca: Gerbang Top Pasteur pun Sempat Ditutup

    "Pagarsih sudah 2 x 2 meter dua biji, tapi memang enggak cukup. Saya bingung juga, apakah air dari utara melebihi kapasitas? Sebab, secara hitungan sudah kami perbaiki. Pagarsih itu proyeknya Rp 3 miliar. Proyeknya kami cari upaya lagi, termasuk rencana membongkar bangunan di jalur air," kata dia di Pendopo Kota Bandung.

    Sedangkan untuk Jalan Pasteur, Emil menambahkan, sedang dilakukan pengecekan di lapangan. "Di dalam gorong-gorong itu ada pipa-pipa yang suka bikin sampah nyangkut, itu lagi diperbaiki," ujarnya.

    Baca: BMKG Ingatkan Banjir Bandung Bisa Terulang

    "Pemerintah Kota Bandung meminta maaf terkait dengan banjir yang terjadi. Kami tidak terlalu paham secara ilmiah karena berbulan-bulan kemarin enggak banjir. Namun kemarin, ada situasi yang menyebabkan itu (banjir). Sebagai Pemerintah Kota Bandung, sebagai wali kota, saya akan bertanggung jawab," kata Emil.

    ANWAR SISWADI | PUTRA PRIMA PERDANA

    Baca juga:
    KPK Curigai Pemilihan Rektor, Begini Permainan Staf Menteri
    Banjir Garut, BPBD Perkirakan Jumlah Korban Bertambah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.