INFO NASIONAL - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak main-main memerangi praktek pungutan liar (pungli). Integritas pegawai Bea Cukai pun terus meningkat seiring dengan komitmennya dalam membungkam aksi tak terpuji itu.
Demikian hasil survei kepuasan pengguna jasa oleh Bea Cukai bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Hasil survei juga menyatakan kepuasan pengguna jasa kepabeanan terus meningkat. Dalam skala lima, angka kepuasan di 2013 mencapai 3,8; 2014 3,96; 2015 4,06; dan 2016 naik menjadi 4,18.
Baca Juga:
Lalu, bagaimana tanggapan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) sebagai stakeholder Bea Cukai terhadap komitmen ini?
Ketua Umum APJP Edward Otto Kanter mengatakan banyak langkah Bea Cukai mencegah praktek pungutan liar, salah satunya dengan pemberlakuan Pertukaran Data Elektronik (PDE).
“Pelayanan ekspor dan impor yang diberikan Bea Cukai, khususnya wilayah Tanjung Priok, sudah sangat baik, apalagi didukung dengan sistem berbasis pertukaran data secara elektronik (PDE)," ujar Edward saat coffee morning bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa, 25 Oktober 2016.
Baca Juga:
Dia menyadari pungli tercipta dari dua arah. Dengan penerapan sistem teknologi informasi terintegrasi oleh Bea Cukai, maka intensitas pertemuan petugas dan pengguna jasa dapat diminimalisir. "Alhasil, aksi pungli pun bisa dicegah,” tutur Edward.
Senada dengan Edward, Direktur PT Kawan Lama Sejahtera Hartanto Djasman yang juga tergabung dalam APJP mengungkapkan, terkait dengan isu pungutan liar, perusahaannya yang merupakan perusahaan penanaman modal asing tidak pernah mengalami pungli dari Bea Cukai, baik di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok maupun Soekarno-Hatta.
“Saya merasakan perubahan di Bea Cukai sangat drastis sehingga menambah competitiveness perusahaan kami. Waktu untuk melakukan clearance menjadi sangat pendek dibanding beberapa tahun lalu. Hal ini membuat kami menjadi lebih efisien dalam beroperasi," ujarnya.
Hartanto berharap Bea Cukai sebagai government agency dapat bekerja sama dengan para pihak yang berada di private sector dalam membangun sinergi sehingga kepentingan nasional dapat dicapai bersama.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan, pencegahan pungli saat ini menjadi salah satu concern Presiden Jokowi. Ia meminta para pengusaha jalur prioritas tidak menodai nama besar organisasi dan kepercayaan yang telah diberikan. Trust (kepercayaan) adalah hal terpenting dalam partnership Bea Cukai dan APJP.
“Kalau ada anak buah saya yang misconduct, langsung laporkan. Saluran pengaduannya sudah jelas dan akan kami tindak," tegasnya. (*)
