Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Panama Papers, Ketua BPK: Saya Tak Ada Tanggapan

image-gnews
Perwakilan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menyerahkan salinan hasil pemeriksaan Ketua BPK Harry Azhar Azis pada Koalisi Selamatkan BPK, di gedung BPK, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016 / Yohanes Paskalis
Perwakilan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menyerahkan salinan hasil pemeriksaan Ketua BPK Harry Azhar Azis pada Koalisi Selamatkan BPK, di gedung BPK, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016 / Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis tak mau berkomentar mengenai hukuman Majelis Kehormatan Etik BPK untuknya. "Itu tanya saja ke Majelis Etik," katanya di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.

Harry dinyatakan bersalah oleh MKE BPK sebagai pemilik perusahaan cangkang di British Virgin Island. Nama Harry termuat dalam dokumen Panama Papers. Namanya tercantum sebagai pendiri perusahaan bernama Sheng Yue International Limited pada Februari 2010. Namun informasi mengenai perusahaan itu tak ada dalam data profil resmi Harry dan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Sidang etik atas Harry digelar berdasarkan pengaduan Koalisi Selamatkan BPK (KS-BPK) pada April 2016. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri BPK Yudi Ramdan mengatakan Harry dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. "Sesuai Pasal 11 ayat 1 Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Kehormatan Kode Etik telah menyidangkan Bapak Harry Azhar Azis dan menjatuhkan hukuman teguran tertulis," kata Yudi saat dihubungi, Rabu, 12 Oktober 2016.

Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, hukuman tertulis diberikan jika anggota BPK melanggar kewajiban dan larangan dalam peran sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan pejabat negara yang berdampak negatif terhadap organisasi BPK. Menurut Yudi, sanksi yang diberikan tidak mempengaruhi jabatan Harry sebagai Ketua BPK.

KS-BPK merasa tak puas dengan hukuman itu. Selain karena hukuman yang tidak berpengaruh atas jabatan Harry, koalisi tak puas karena MKE BPK tidak memeriksa data pajak milik politikus Golkar itu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mendesak Harry turun, KS-BPK mendesak MKE membuka pemeriksaan etik Harry karena masyarakat dinilai perlu mengetahui proses dan hasil pemeriksaannya. Koalisi menyatakan akan berkonsultasi dengan Komisi Informasi Pusat mengenai dokumen hasil pemeriksaan, terutama soal batasan kerahasiaan yang disebutkan oleh Majelis Etik BPK.

Atas desakan itu, Harry juga bungkam. "Saya tidak ada tanggapan," ujar dia. Ia meminta pewarta untuk bertanya langsung kepada Majelis Etik BPK.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pius Lustrilanang Tak Banyak Bicara Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam

9 jam lalu

Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Pius akan diperiksa guna mendapatkan keterangannya sebagai saksi dugaan adanya upaya penyuapan dalam kasus Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. TEMPO/Imam Sukamto
Pius Lustrilanang Tak Banyak Bicara Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam

KPK memeriksa anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Pius Lustrilanang, Jumat, 1 Desember 2023 selama tujuh jam.


Pius Lustrilanang Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Setelah Berulang Kali Mangkir

14 jam lalu

Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Pius akan diperiksa guna mendapatkan keterangannya sebagai saksi dugaan adanya upaya penyuapan dalam kasus Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. TEMPO/Imam Sukamto
Pius Lustrilanang Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Setelah Berulang Kali Mangkir

Anggota VI BPK Pius Lustrilanang akhirnya penuhi panggilan penyidik KPK setelah dua kali tak hadir.


Pius Lustrilanang Tak Hadir Hari Ini, KPK Jadwalkan Pemeriksaannya Jumat Besok

1 hari lalu

Pius Lustrilanang bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 2 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pius Lustrilanang Tak Hadir Hari Ini, KPK Jadwalkan Pemeriksaannya Jumat Besok

Pius Lustrilanang akan dimintai keterangan soal pengumpulan uang untuk suap pengondisian temuan BPK di Kabupaten Sorong dengan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso


Soal Korupsi Pj Bupati Sorong, KPK Jelaskan Alasan Periksa Anggota BPK Pius Lustrilanang Besok

2 hari lalu

Pius Lustrilanang bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 2 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Korupsi Pj Bupati Sorong, KPK Jelaskan Alasan Periksa Anggota BPK Pius Lustrilanang Besok

KPK menyampaikan Anggota VI BPK Pius Lustrilanang akan diperiksa dalam kasus suap pengondisian temuan BPK di Kabupaten Sorong.


Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Pj Bupati Sorong, KPK Akan Panggil Anggota BPK Pius Lustrilanang

KPK akan memanggil Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang sebagai saksi kasus Pj Bupati Sorong pada Kamis 30 November 2023.


KPK Panggil Pius Lustrilanang, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Pj Bupati Sorong

4 hari lalu

Pius Lustrilanang bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 2 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
KPK Panggil Pius Lustrilanang, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Pj Bupati Sorong

KPK memanggil Anggota VI BPK Pius Lustrilanang guna diperiksa perihal kasus dugaan rasuah yang menyeret Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.


Kejagung Periksa Lagi 3 Saksi dari BPK soal Aliran Duit Rp 40 Miliar ke Achsanul Qosasi

9 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI I Ketut Sumedana saat pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kejagung Periksa Lagi 3 Saksi dari BPK soal Aliran Duit Rp 40 Miliar ke Achsanul Qosasi

Kejaksaan Agung Periksa Lagi 3 Orang Saksi dari BPK, Total Ada 6 Saksi dalam Kasus Penerimaan Uang Rp. 40 Miliar ke Achsanul Qosasi


Kejagung Periksa 3 Pegawai BPK dan 2 Saksi Lainnya di Kasus Korupsi BTS Kominfo

10 hari lalu

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi (kanan) bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru perintangan penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) Kominfo di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampdisus) Kejaksaan Agung, Jumat malam, menetapkan Edward Hutahaean sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemufakatan jahat penyuapan dalam perkara korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kejagung Periksa 3 Pegawai BPK dan 2 Saksi Lainnya di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kapuspen Kejagung mengatakan penyidik memeriksa lima saksi untuk dua tersangka korupsi BTS Kominfo.


Achsanul Qosasi Kembali Serahkan Sisa Uang Korupsi BTS Kominfo US$ 619 Ribu ke Kejagung

10 hari lalu

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Achsanul tercatat memiliki total kekayaan Rp24 miliar (Rp 24.853.836.289). Ia diketahui memiliki mobil Toyota Alphard Minibus (2011), Toyota Alphard 2,5G AT (2015), Toyota Camry Sedan (2011), Toyota Kijang Innova Minibus (2010), Mitsubishi Outlander Sport Minibus (2013), mobil VW Sedan (1974), dan VW Minibus (1953). ANTARA FOTO/Raqilla
Achsanul Qosasi Kembali Serahkan Sisa Uang Korupsi BTS Kominfo US$ 619 Ribu ke Kejagung

Achsanul Qosasi kembali menyerahkan uang ke Kejagung senilai US$ 6619 ribu dari hasil korupsi BTS Kominfo.


Daftar Masalah LRT Jabodebek, dari Aus Roda, Listrik Mati hingga Rel Rusak

10 hari lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Daftar Masalah LRT Jabodebek, dari Aus Roda, Listrik Mati hingga Rel Rusak

Deretan masalah yang menerpa moda transportasi ini bahkan ada yang sudah muncul sebelum LRT Jabodebek resmi diluncurkan. Apa saja masalah itu?