Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Anti-pungli Dibentuk, Polisi-Jaksa Jadi Ujung Tombak

image-gnews
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan operasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) akan bersifat lintas lembaga dan unit. Dengan kata lain, kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan akan bersama-sama mengisi susunan organisasi Satgas Saber Pungli. 

"Saya akan berperan langsung sebagai penanggung jawab di bawah Presiden Joko Widodo," kata Wiranto saat memberikan penjelasan tentang Satgas Saber Pungli di istana kepresidenan, Jumat, 21 Oktober 2016.

Wiranto mengatakan Satgas Saber Pungli akan dipimpin Ketua Pelaksana Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, dengan dua wakil ketua pelaksana, salah satunya, adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono.

Dwi tidak akan bekerja sendirian sebagai ketua pelaksana. Dalam operasi atau penindakan, dia akan dibantu Direktorat Tindak Pidana Umum dan Divisi Humas Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Umum akan berperan pada bagian penindakan, sementara Divisi Humas berperan pada pencegahan dan sosialisasi. 

"Jadi penyidiknya akan banyak. Ini bukan open recruitment, tapi akan kami pilih polisi dengan background penyidikan yang bagus juga," ujarnya. 

Ditanyai tentang bagaimana mekanisme kerja sama dengan lembaga lain, Dwi mengatakan hal itu masih akan dibahas. Hal yang sama berlaku dengan jumlah personel yang akan diterjunkan, baik di daerah maupun di pusat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Rencananya, semua akan kami undang untuk diskusi (tentang kerja sama). Kami pun akan menghadap Menkopolhukam Senin nanti merumuskan lebih detail tentang Satgas-nya," tuturnya.

Adapun Jaksa Agung Prasetyo mengatakan lembaganya kemungkinan besar akan berfokus pada masalah pengawasan dan penuntutan perkara pungli. Namun, jika nanti ikut terlibat dalam penyidikan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus akan ikut terlibat.

"Saya belum menentukan berapa personel yang akan terjun. Namun, di daerah, mungkin nanti diambil dari asisten pengawasan (untuk operasi sehari-hari)," ucap Prasetyo.

Hari ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Satgas ini akan berfokus menangani kasus-kasus pungli di lembaga atau kementerian. Adapun pemicunya adalah banyaknya keluhan tentang pungli yang datang dari investor ke Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, jika hal ini tidak ditindak, investor akan malas berbisnis di Indonesia. *

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Terminal Bus Baranangsiang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Juli 2012. TEMPO/Subekti
Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

ilustrasi penjara
Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.


Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN
Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.