KPK Minta Pejabat Daerah Mewaspadai Pemerasan Berkedok KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Bandung-Deputi Bidang Penindakan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu Mihardja sengaja mendatangi sejumlah daerah untuk meminta pejabat mewaspadai orang-orang yang mengatasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

    “Supaya para pejabat mulai pusat, provinsi, sampai ke desa-desa memahami jangan sampai kena tipu, terpedaya, oleh oknum yang mengatasnamakan KPK,” kata dia di Bandung, Jumat, 21 Oktober 2016.

    Ranu menuturkan KPK sudah mendapati lebih dari 140 kasus di seluruh Indonesia menyangkut orang yang mengaku pegawai KPK dan mengaku dekat dengan lembaga itu. “Sekarang marak KPK gadungan atau orang yang mengaku dekat dengan KPK yang menjanjikan bisa ngurus kasus,” kata dia.

    Menurut Ranu, di antara ratusan kasus tersebut, sudah ada yang memasuki proses hukum. Paling baru misalnya ada orang yang mengaku dekat dengan lembaga KPK, ditangkap polisi di Sawangan, Depok setelah memeras anggota DPRD Sumatera Utara agar statusnya tidak meningkat jadi tersangka. “(Anggota Dewan) itu diminta Rp 2,5 milair, tapi belum diserahkan. Baru nyerahkan Rp 25 juta, diambil, sudah terbukti melakukan pemerasan,” kata dia.

    Kasus pemerasan dengan modus mengaku anggota KPK juga mulai menyasar kepala desa. Ranu tidak merinci identitasnya, tapi kasus tersebut terjadi di Indramayu. “Ada yang mengaku KPK, terus minta uang RP 10 juta, gak ada, Rp 1 juta gak ada. Yang ada di dompetnya Rp 600 ribu dikasih, setelah itu pergi. Kan kasihan,” kata dia.

    Ranu mengatakan, kasus pemerasan mengatasnamakan KPK terbesar yang pernah terungkap menembus jumlah Rp 1 miliar. Kasusnya tengah menunggu persidangan di tingkat banding. “Itu Bupati Kukar (Kutai Kartanegara), sempat setor, tapi lapor, terus ditangkap. Duitnya jadi barang bukti, belum balik. Ini kan masih proses,” kata dia.

    Menurut Ranu, kini lembaganya gencar mensosialisasikan agar pejabat daerah tidak tertipu orang-orang yang mengatasnamakan KPK. “Supaya mereka paham kalau orang-orang KPK turun ke lapangan itu misinya sudah jelas. Kalau melakukan pengumpulan data pasti dengan surat perintah tugas, dan segala sesuatunya pasti dikomunikasikan terlebih dahulu,” kata dia.

    Tidak hanya sebatas itu, Ranu mengaku meminta pemerintah daerah setempat agar membantu menertibkan penggunaan logo KPK karena khawatir disalahgunakan. “Penggunaan logo itu harus dilihat, kalau pada kaos misalnya Komunitas Pencinta Kaos, itu kan KPK juga. Tapi mengapa sampai simbol Garudanya juga sama, itu gak boleh digunakan sembarangan,” katanya.

    Ranu meminta, pejabat daerah yang mendapati anggota KPK gadungan meminta sejumlah uang dengan dalih mengurus kasus agar segera dilaporkan ke aparat hukum setempat. “Kalau orang yang mengaku KPK menakut-nakuti, minta sejumlah uang dan menjanjikan, itu bukan orang KPK, tangkap saja, serahkan ke polisi,” kata dia.

    Ranu memberikan sejumlah tips untuk membedakan pegawai KPK dan bukan. Misalnya pegawai KPK tidak pernah memiliki kartu nama. “KPK itu tidak pernah mengeluarkan kartu nama. Makanya saya bilang apabila menemukan ada yang menakut-nakuti, bisa menjanjikan, segera lapor polisi saja,” kata dia.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku pernah mendapat surat palsu yang mengatasnamakan lembaga KPK sekitar 2,5 tahun lalu. “Isinya nyingsieunan (menakut-nakuti), cuma waktu itu kita biarkan saja,” kata dia.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan surat yang diterimanya mirip dengan surat asli, lengkap dengan logo dan kop surat berlambang KPK. “Saya memeriksanya waktu itu (dengan membandingkan) dengan yang asli yang biasa kita surat-menyurat. Dilihat ternyata capnya beda, amplopnya beda, kop atasnya beda, bahasanya ngaco,” kata dia.

    Dia meminta semua pejabat di provinsi dan daerah agar jangan tertipu dengan oknum yang mengatasnamakan lembaga KPK. “Jangan ketipulah. Kalau teu boga salah, tong sieun ka sasaha oge (kalau tidak salah, jangan takut ke siapapun juga),” kata Aher.

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan belum menerima pengaduan tertulis soal gangguan oknum yang mengatasnamakan lembaga KPK. Sosialisasi mencegah itu sengaja dilakukan dengan mengundang langsung Deputi Bidang Pengawasan Internal KPK dengan mengundang semua pejabat kepala dinas di pemerintah Jawa Barat. “Ini mengatisipasi kemungkinan itu karena kejadian yang sudah ditangani KPK sudah ada 140 kasus,” kata dia.

    AHMAD FIKRI

    Baca juga:
    Ahmad Dhani Jadi Calon Wakil Bupati, Maia Estianty Bereaksi
    Menteri Ini Ajak Muslim Makan Babi, Alasannya adalah...
    Telan Buaya, Ular Ini Meledak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.