Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Hanya Juru Ketik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bojonegoro - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan 60 persen aparatur negara kemampuannya hanya juru ketik. “Kita tidak usah nyalahin siapa-siapa. Ini tantangan kita,” ucapnya dalam acara Festival Pemerintahan Terbuka di Bojonegoro, Rabu, 19 Oktober 2016.

    Asman menyebutkan, ke depan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengubah aparatur di negeri ini dalam jangka pendek. Tentu saja tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. "Ini salah kita sendiri."

    Dalam kesempatan itu, Asman menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh melarat. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kini tengah menyusun sistem pengupahan/penggajian.

    Baca: Menteri Asman Keluarkan Surat Edaran Pemberantasan Pungli

    "Bila sekarang tiap kegiatan ada honornya, ke depan tidak boleh lagi. Sebagai gantinya, ada tunjangan kinerja yang bergantung pada prestasi masing-masing pegawai," ucap Asman.

    Asman mengaku, dalam dua bulan terakhir, ia sering keliling daerah. Saat datang ke Bojonegoro, ia menemukan banyak sesuatu yang luar biasa, yakni model-model panduan untuk keterbukaan publik.

    Simak: Inilah Daftar Unjuk Rasa Penentang Ahok 

    Menurut Asman, Kementerian sudah menetapkan 59 model keterbukaan informasi yang bisa dijadikan percontohan nasional. Salah satunya di Bojonegoro. "Ini tentu membanggakan." Dia mengapresiasi keterbukaan pemerintahan daerah atau open government partnership (OGP) di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat.

    "Saya mengapresiasi setinggi-tingginya OGP yang sudah berjalan di Bojonegoro," ujarnya. Menteri Asman akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait dengan OGP yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. "Saya minta daerah lain belajar OGP ke Bojonegoro. Belajar, bukan studi banding," tuturnya.

    Bupati Bojonegoro Suyoto sebelumnya menjelaskan, proses adanya OGP di daerahnya dapat berjalan melalui kolaborasi empat komponen, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademikus, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

    "Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat," katanya.

    SUJATMIKO | ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.