TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan lebih memperhatikan sektor hukum pada usia ketiga pemerintahannya. Salah satu gebrakan yang dilakukan, kata dia, adalah menyiapkan paket kebijakan reformasi hukum.
Gebrakan pertama, menurut Pramono, Presiden Jokowi serius memberantas pungutan liar yang marak terjadi di kementerian atau lembaga pemerintahan. "Pemerintah sedang menitikberatkan reformasi hukum," ucap Pramono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.
Dalam waktu dekat, ujar Pramono, Presiden akan menandatangani peraturan presiden mengenai pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli). "Mudah-mudahan besok perpres pungli bisa ditandatangani," tuturnya.
Pramono enggan berbicara detail ihwal isi perpres itu. Ia meminta publik menunggu terbitnya perpres. Prinsipnya, kata Pramono, Satgas Pungli akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta bertanggung jawab langsung ke Presiden.
Pekan ini, genap sudah dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Sejumlah kebijakan sudah dibuat. Selain fokus mengembangkan program infrastruktur, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan di bidang ekonomi.
Pramono berujar, pada dua tahun pertama, pemerintah Jokowi fokus pada pembenahan ekonomi. Bidang ekonomi menjadi perhatian lantaran melemahnya kondisi ekonomi global. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga. "Dibandingkan dengan kawasan, kita relatif stabil dan cukup tinggi (pertumbuhan ekonominya). Harapannya bisa lebih," ucapnya.
Menanggapi kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Kalla, Pramono menuturkan hanya publik yang bisa melihat. Ia menilai, pada awal pemerintahan Jokowi-Kalla, ada penurunan kepercayaan atau kepuasan publik ketika keluar kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun Pramono mengklaim kepuasan publik berangsur-angsur kembali naik. "Hampir semua lembaga survei menempatkan kepuasan publik kepada Presiden sebesar 66-68 persen," kata Pramono.
ADITYA BUDIMAN
Baca Juga:
Pembahasan RUU Pemilu Alot, DPR: Pemerintah Tak Serius
Dua Tahun Jokowi-JK, Politikus Gerindra: Ekonomi Menurun
Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal
