Jokowi Akan Resmikan Bandara Miangas di Sulawesi Utara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua prajurit Korps Marinir melakukan patroli di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara,  (20/5). Pulau Miangas merupakan pulau terdepan bagian utara Indonesia. ANTARA/Monalisa Jingga

    Dua prajurit Korps Marinir melakukan patroli di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, (20/5). Pulau Miangas merupakan pulau terdepan bagian utara Indonesia. ANTARA/Monalisa Jingga

    TEMPO.COManado - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan bandara di pulau terluar Kepulauan Miangas selama kunjungannya di Provinsi Sulawesi Utara. Bandara yang dibangun dengan anggaran Rp 275 miliar itu merupakan bandara domestik pertama di pulau terluar yang diresmikan Presiden Jokowi.

    Bandara tersebut memiliki gedung terminal dengan luas 356 meter persegi, dengan landasan pacu (runway) sepanjang 1.400 meter dan lebar 30 meter. Bandara itu juga akan memiliki taxiway sepanjang 100 meter dan lebar 18 meter. 

    Tempat parkir pesawat atau apron di Bandara Miangas seluas 130 x 65 meter itu dengan tingkat kekerasan bandara (pavement classification number (PCN)) mencapai angka 21. Bandara ini dapat digunakan untuk melayani operasional pesawat jenis turboprop (berbaling-baling) dan ATR 42 serta ATR 72.

    Menurut Jemmy Kumendong, Kepala Biro Humas Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan jadwal acara yang diterima, Presiden Jokowi akan meresmikan Bandara Miangas pada Rabu, 19 Oktober 2016. Selain meresmikan Bandara, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau sejumlah pekerjaan proyek di Kepulauan Miangas.

    “Tapi, sebelum bertolak ke Miangas, Pak Presiden kemarin terlebih dulu menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Minahasa Utara,” kata Jemmy kepada Tempo, Rabu, 19 Oktober 2016. 

    Jemmy mengatakan, setelah melakukan peresmian Bandara di Kepulauan Miangas, Presiden Jokowi dijadwalkan langsung kembali ke Kota Manado dan selanjutnya menuju Jakarta. “Jadi, sesuai jadwal, Pak Presiden hanya dua hari selama di Sulawesi Utara,” ujar Jemmy.

    BUDHY NURGIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.