Ada Kepala Daerah Diduga Korupsi, Begini Peran PPATK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PPATK M. Yusuf. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    Ketua PPATK M. Yusuf. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M. Yusuf mengatakan lembaganya melaporkan transaksi keuangan kepala daerah yang terindikasi korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

    "Kami pernah berikan data beberapa kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan," kata Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016. "Di antara yang sekarang tersangka itu seingat saya itu mayoritas awalnya dari kami."

    Meskipun begitu, Yusuf enggan menyebut sejumlah kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut. "Saya tak bisa sebut, nanti mengganggu pemeriksaan," kata dia. "Saya katakan bahwa bermula dari laporan kami, mereka tindak lanjuti, ketemulah simpul-simpul."

    Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Tersangka Korupsi Proyek Pasar

    KPK gencar menangkap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, Bupati Banyuasin Yon Anton Ferdian, Bupati Subang Ojang Sohandi, dan KPK menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

    Baca: Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal

    Pada 14 Juli 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada enam daerah yang perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi korupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.

    Baca: Bupati Kebumen Bantah Terlibat Penyuapan

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.