Johan Budi: Kunjungan Presiden Jokowi Bukti Peduli Papua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) saat meninjau pembangunan Pasar dan Terminal Pharaa, Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar dan terminal yang akan terintegerasi itu rencananya bakal menjadi percontohan nasional. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Presiden Joko Widodo (tengah) saat meninjau pembangunan Pasar dan Terminal Pharaa, Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar dan terminal yang akan terintegerasi itu rencananya bakal menjadi percontohan nasional. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menanggapi pernyataan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua selama ini tidak bermanfaat. "Tentu tidak benar. Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap masyarakat Papua," kata juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, kepada wartawan, Selasa, 18 Oktober 2016.

    Menurut Johan, beberapa kebijakan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Papua. Di antaranya soal transportasi, harga bahan pokok, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Papua sekarang lebih maju dan transportasi pun makin tertata sehingga harga kebutuhan pokok makin rendah.

    Meski begitu, kata Johan, pemerintah tidak akan cepat puas akan pencapaian sejauh ini. Pembangunan di Papua akan tetap dilanjutkan. "Presiden peduli terhadap rakyat Papua,” ujarnya. Ia mengatakan kritik yang disampaikan Natalius dinilai sebagai masukan untuk menentukan arah pembangunan di Papua selanjutnya.

    Kemarin Natalius mengedarkan siaran pers yang mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua tidak bermanfaat. Menurut dia, sampai saat ini belum ada kebijakan yang dirasakan secara langsung manfaatnya oleh warga Papua.

    Salah satu contohnya, kata Natalius, adalah soal kebijakan penanganan pelanggaran HAM di Papua. Ia mengklaim dalam dua tahun Presiden Joko Widodo memimpin, tidak ada satu pun tindak lanjut terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua yang korbannya mencapai 5.000 orang.

    Berdasarkan catatan Tempo, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo di Papua memang masih berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur. Misalnya, pada akhir September lalu, Presiden Joko Widodo akan mendukung penuh pendirian sekolah penerbangan di Biak, Papua, demi menambah jumlah penerbangan ke sana. Contoh lain, Presiden Joko Widodo meresmikan enam pembangkit listrik di Papua pekan ini.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.