Dugaan Korupsi Kebumen, Penyidik KPK Kembangkan Bukti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 16 Oktober 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 16 Oktober 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan belum menemukan keterlibatan Bupati Kebumen, Yahya Fuad, dalam kasus dugaan suap yang terjadi di kabupaten tersebut.

    “Perannya, sampai saat ini tidak ada,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan setelah menghadiri acara penandatanganan nota integritas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 18 Oktober 2016.

    Tapi Basaria memberi catatan bahwa proses penyidikan masih berjalan terus. Para penyidik KPK masih mengembangkan kasus ini. Kata dia, jika nanti dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti, bisa saja KPK akan menindaklanjutinya. “Bisa mengarah ke mana saja, tidak hanya bupati. Teknik penyidikan di KPK ya seperti itu,” kata Basaria. 

    Sabtu lalu, tim KPK menangkap beberapa orang dalam kasus suap. KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen Sigit Widodo. Pemberian uang itu diduga untuk ijon proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen dalam APBD Perubahan 2016.

    Pengusaha diduga menjanjikan nilai komitmen 20 persen dari Rp 4,8 miliar atau Rp 960 juta. Belakangan, setelah terjadi kesepakatan, nilainya turun menjadi Rp 750 juta. Uang Rp 750 juta itu akan dibagikan kepada pejabat eksekutif dan legislatif.

    Basaria berharap para kepala daerah melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab, pengaruh dan peranan bupati dalam memberantas korupsi sangat besar.

    “Tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dilakukan,” kata dia. Jika kepala daerah sebagai pemimpin bertindak antikorupsi, bawahannya akan mengikuti. 

    ROFIUDDIN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.