Bawaslu: Lembaga Survei Harus Kredibel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Muhammad, bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPPP Jimly Asshidiqia, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengacungkan jempol usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, 29 Agustus 2016. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 yang dibagi menjadi tiga katagori yakni rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Bawaslu Muhammad, bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPPP Jimly Asshidiqia, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengacungkan jempol usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, 29 Agustus 2016. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 yang dibagi menjadi tiga katagori yakni rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengatakan peranan lembaga survei dan lembaga yang melakukan hitung cepat (quick count) diperlukan.

    Menurut undang-undang, lembaga-lembaga ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. "Sehingga tidak boleh dimatikan," ujar Nasrullah dalam diskusi publik tentang mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Dunkin's Donut, Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016.

    Lembaga survei yang dibutuhkan adalah lembaga survei yang memiliki kredibilitas dan integritas yang sudah tidak diragukan lagi. Nasrullah menambahkan, lembaga survei itu harus terdata atau terdaftar dalam asosiasi lembaga survei untuk mengurangi pelanggaran. Asosiasi yang ada seperti Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

    Pelanggaran yang dimaksud seperti penyimpangan data, menggunakan pendekatan, metodologi, maupun pengambilan sampek (sampling) yang tidak tepat dalam rangka membangun opini publik. "Lembaga survei inilah (yang melakukan pelanggaran fatal) perlu dilakukan audit," kata Nasrullah.

    Dalam hal ini, Nasrullah mengatakan Bawaslu tidak memiliki wewenang menegur lembaga survei yang melakukan pelanggaran. Pihaknya hanya dapat merekomendasi pada asosiasi lembaga, yang bersangkutan untuk bisa melakukan proses-proses penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga itu.

    Lembaga survei sering dikeluhkan keberadaannya karena beberapa lembaga memiliki kecenderungan digunakan sebagai instrumen menggalang opini publik dari pada menjalankan fungsi semestinya, yaitu menyajikan fakta.

    Selain itu, terdapat sejumlah lembaga penyelenggara quick count yang dinilai menyesatkan. Hal ini dianggap dapat menyebabkan gesekan-gesekan di daerah. Maka, Bawaslu perlu memiliki aturan tegas terhadap lembaga survei atau lembaga yang menyelenggarakan quick count.

    DENIS RIANTIZA | BUDI RIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.