TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo geram atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap yang melibatkan pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
Kegeraman itu ia ungkap karena selama ini Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah yang sudah dilatih KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah ini mendampingi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan berbagai program.
Simak juga: Dahlan Iskan Ditanyai 38 Hal Sebagai Saksi Kasus PT PWU
“Lho Kebumen itu habis dengan KPK. Sudah ada pelatihan, sudah ada ToT (training of trainer). Bahkan, sudah ditungguin KPK (dalam pencegahan korupsi),” kata Ganjar Pranowo dalam acara talkshow bertema turn back pungli, di Semarang, Selasa, 18 Oktober 2016.
Sabtu lalu, tim KPK menangkap beberapa pejabat dan anggota DPRD Kebumen dalam kasus suap. Setelah diperiksa, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo.
Dari tangan Yudhi, KPK menyita Rp 70 juta yang berasal dari pengusaha. Pemberian uang itu diduga untuk ijon proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen pada APBD Perubahan 2016. Pengusaha diduga menjanjikan nilai komitmen 20 persen dari Rp 4,8 miliar atau Rp 960 juta. Belakangan, setelah terjadi kesepakatan, nilainya turun menjadi Rp 750 juta. Uang Rp 750 juta itu akan dibagikan kepada pejabat eksekutif dan legislatif.
Berita lainnya: Rumah Didatangi KPK, Wali Kota Madiun Kaget
Ganjar menyatakan heran atas kasus itu. Sudah berkali-kali diingatkan jangan korupsi tapi tetap saja masih ada yang bermain korupsi. Ganjar menyebut orang-orang yang nekat itu dengan sebutan ndablek. Kata dalam bahasa Jawa ini artinya keras kepala atau tidak tahu malu.
Menurut Ganjar, jika masih ada orang yang ndablek, cara memberantasnya ya menggunakan cara operasi tangkap tangan. “Efek jera yang harus dilakukan ya melalui OTT agar tobat,” kata Ganjar. Ganjar meminta agar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga bisa melakukan OTT terhadap para pejabat yang masih korup.
ROFIUDDIN
