Pemilihan Kepala Desa Lebih Mahal daripada Pilkada, Mengapa?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Semarang - Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, lebih besar ketimbang biaya yang harus dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat. Pemerintah Kabupaten Demak menganggarkan dana untuk pilkada sebesar Rp 16 miliar, sedangkan untuk pilkades serentak Rp 16 miliar, tapi masih ditambah biaya lain yang ditagihkan kepada tiap desa dan calon kepala desa.

    Tiap desa harus menambah biaya penyelenggaraan sebesar Rp 25 juta dan tiap calon dimintai iuran minimal Rp 15 juta. “Total dana yang dibutuhkan untuk pilkades lebih dari Rp 16 miliar,” kata Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD) M. Rifai, Senin, 17 Oktober 2016.

    Jawa Tengah menyelenggarakan pilkades serempak pada Ahad, 9 Oktober 2016 lalu. Dari total 249 desa di Kabupaten Demak, 183 di antaranya menggelar pilkades dengan jumlah calon satu desa lebih dari tiga orang. Sedangkan pilkada nanti melibatkan semua desa. “Pemilihan kepala desa serempak dilakukan 73 persen desa, lebih kecil dibanding pemilihan kepala daerah yang dilakukan di semua desa,” ujar Rifai.

    Dia menyayangkan proses pelaksanaan demokrasi di level pemerintahan paling bawah itu berbiaya tinggi. “Apalagi, dari hasil pantauan kami, proses pemilihan kepala desa Kabupaten Demak juga kental diwarnai politik uang yang dilakukan calon,” ucapnya.

    Berdasarkan hasil survei FKMRD terhadap calon kepala desa, desa yang asetnya berupa tanah bengkok yang luas seperti Demak utara, calon kepala desa menghabiskan biaya untuk menjamu pemilih sekitar Rp 1 miliar. Sedangkan di desa lain yang asetnya tak banyak mencapai Rp 700 juta per calon.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slame menyatakan dana pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sifatnya bantuan kepada desa. “Sedangkan desa iuran sendiri sesuai dengan kemampuan,” kata Slamet. Dia menjelaskan, dana bantuan pelaksanaan pemilihan itu untuk banyak hal selama proses pemilihan serentak, di antaranya pengamanan bersama yang sudah dianggarkan.

    EDI FAISOL

    Baca juga:
    Dukung Ahok-Djarot, PPP Dijaga Ratusan Polisi
    Tolak Pleidoi Jessica, Jaksa: Pembunuhan Rapi dan Keji
    AC Milan Siap Boyong 2 Bintang Redup Liga Inggris



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.