Dialog Pilar Negara: Perlunya Etika Pejabat Publik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tidak sepantasnya ada pejabat pemerintah yang berbicara di luar kompetensinya.

    Tidak sepantasnya ada pejabat pemerintah yang berbicara di luar kompetensinya.

    INFO MPR - Pada Senin, 17 Oktober 2016, berlangsung Dialog Pilar Negara di Kompleks MPR, Senayan, Jakarta dengan narasumber Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Profesor Bachtiar Aly bersama Profesor Hamdi Muluk. Adapun tema yang diangkat dalam dialog rutin ini adalah Etika Pejabat Publik. Dalam kesempatan itu, Bachtiar berujar, “Yang bikin Indonesia kacau dan sering membuat kegaduhan adalah banyak pejabat publik yang bicara tidak sesuai dengan kompetensinya. Padahal kita sudah memiliki aturan yang baik, tapi pelaksanaannya sangat kurang.”

    Dia juga mengingatkan pentingnya TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya etika politik dan pemerintahan. Ketetapan ini dimaksudkan memberikan arah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, juga menumbuhkan suasana politik yang demokratis. “Semestinya pejabat publik itu bekerja saja sesuai dengan tupoksinya. Sebab, tidak sepantasnya ada pejabat pemerintah yang berbicara di luar kompetensinya,” tutur Bachtiar.

    Sementara itu, Hamdi Muluk mengatakan bila dalam kaitannya dengan pejabat publik, mereka dituntut memiliki kesadaran etis atas urusan publik. Para pejabat publik harus rela mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi dan golongan. “Karena itu, menilai keberhasilan pejabat publik bisa dilihat dari kinerja. Salah satunya melalui akuntabilitas yang bisa dilihat dari transparansi publik. Penting bagi pejabat publik memiliki kompetensi dan integritas,” ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.