KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Madiun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Machfoed Gembong

    TEMPO/ Machfoed Gembong

    TEMPO.CO, Madiun - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Balai Kota Madiun, Jawa Timur, Senin siang, 17 Oktober 2016. Sebagian dari mereka langsung menuju lantai 2 yang merupakan ruang kerja Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

    Hingga sore, tim dari KPK masih melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota. Empat petugas dari Detasemen C Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang dilengkapi senapan laras panjang, berjaga di lorong penghubung lantai 1 menuju lantai 2. 

    "Iya (yang di ruang kerja Wali Kota) dari KPK," kata seorang petugas Brimob kepada Tempo di depan tangga menuju lantai 2. Titik itu merupakan batas bagi jurnalis untuk meliput. Petugas Brimob melarang sejumlah wartawan dari media elektronik dan cetak masuk lebih dalam.

    Wali Kota Madiun Bambang Irianto tidak terlihat di Balai Kota. Menurut keterangan, dia masih berada di rumah dinasnya.

    Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun Maidi terlihat naik ke lantai 2 dengan melewati titik yang dijaga petugas. Tangan kirinya menenteng sebuah map. Saat ditanya tentang isinya, Maidi hanya menjawab singkat. "Fotokopi ini, lho," ujarnya sembari tersenyum tanpa menjelaskan apa isi dokumen tersebut. 

    Hingga kini belum diketahui tujuan tim dari KPK melakukan penggeledahan. Pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi. Sebelumnya, tim dari KPK sempat memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun di Markas Kepolisian Resor Madiun Kota pada Agustus 2015. Pemeriksaan kala itu terkait dengan indikasi penyelewengan anggaran pembangunan Pasar Besar Madiun dengan nilai Rp 76,5 miliar yang berlangsung pada 2010, 2011, dan 2013. Wali Kota Madiun Bambang Irianto pernah dimintai keterangan di kantor KPK pada Oktober 2015.

    NOFIKA DIAN NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.