MUI Samarinda: Polisi Tidur Masih Masih Makruh Hingga Haram

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan yang ditumpangi Presiden AS Barack Obama tersangkut polisi tidur di Dublin, Irlandia (23/5). AP/RTE

    Kendaraan yang ditumpangi Presiden AS Barack Obama tersangkut polisi tidur di Dublin, Irlandia (23/5). AP/RTE

    TEMPO.CO, Samarinda - Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, Kalantan Timur, masih memberlakukan fatwa makruh sampai haram terhadap polisi tidur yang dipasang di jalan raya. Alasannya, polisi tidur menghalangi dan membahayakan para pengguna jalan.

    Ketua MUI Samarinda KH Zaini Naim mengatakan, fatwa itu diterbitkan sejak 2013 lalu, dan masih berlaku sampai sekarang. Fatwa itu diterbitkan dengan landasan agama.

    Menurut  Zaini, yang berkaitan dengan penghalang di jalan raya, seperti polisi tidur ada hadisnya. “Kalau keberadaan polisi tidur hanya mengganggu pengguna jalan, itu makruh hukumnya. Tapi kalau sampai menelan korban jiwa hukumnya haram," katanya, Minggu, 16 Oktober 2016.

    Zaini Naim menjjelaskan, dalam sebuah hadis disebutkan jalan umum bukan milik pribadi atau golongan. Semua orang dibolehkan melintas dengan nyaman tanpa ada halangan.

    Maka ketika di jalan umum dibangun polisi tidur, yang sifatnya hanya untuk kepentingan golongan dan mengabaikan kenyamanan pengguna jalan secara umum, sudah bertentangan dengan hadis. "Di xaman Rasulullah SAW, kalau ada batu atau ranting yang menghalangi jalanan harus di singkirkan," ujar Zaini.

    Atas dasar itulah fatwa tentang polisi tidur dikeluarkan oleh MUI Kota Samarinda. Tujuannya agar setiap pengguna jalan di lapangkan perjalanannya tanpa ada yag menghambat. Namun ia mengakui ketika fatwa itu dikeluarkan sebagian besar warga Kota Samarinda tidak mematuhinya.

    Sampai saat inipun masih banyak dijumpai polisi tidur di jalan raya hingga di gang-gang yang merupakan jalan di dalam pemukiman di Kota Samarinda. "Tugas kami hanya memberi nasehat dengan fatwa. Urusan penerapannya menjadi wewenang pemerintah," ucap Zaini.

    Sebagai pengguna jalan umum, Zaini mengatakan dirinya menjadi salah seorang korban yang jatuh saat melintasi polisi tidur di salah satu komplek perumahan di Samarinda. Itu dialaminya hingga dua kali. "Ada yang bangun polisi tidur sangat tinggi ukurannya sehingga sangat berbahaya," tuturnya.

    Zaini menilai alasan dibangunnya polisi tidur untuk menghindari para pengendara, khususnya roda dua, ngebut-ngebutan di kawasan pemukiman, itu peringatan yang salah. Agama dan dan pemerintah sudah mengaturnya. "Jangan seenaknya membangun polisi tidur yang bisa mencelakakan orang lain. Itu, kan tidak benar," kata dia.

    Zaini menjelaskan, jika ingin mempelajari secara agama soal jalan umum sudah diatur dalam kitab hadist Riyadus Solihin. "Bahkan Rasulullah SAW pernah menjumpai seseorang di surga karena membersihkan jalan umum dari ranting pohon yang patah, itu adalah salah satu contoh," ujarnya.

    Contoh lain yang merugikan banyak orang akibat polisi tidur saat terjadi kebakaran di satu wilayah. Mobil pemadam kebakaran bisa terjungkal atau rusak akibat melintasi polisi tidur yang terlalu tinggi.

    Mobil pemadam kebakaran harus melaju dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di lokasi kebakaran demi menolong banyak orang yang rumahnya terbakar. "Jangna sampai niat pera petugas pemadam kebakaran menolong warga mejadi batal karena mobil pemadam rusak akibat polisi tidur," ucap Zaini.

    FIRMAN HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.