Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Temukan Dokumen Munir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto

    Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kejaksaan Agung mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) terkait dengan pembunuhan Munir. Dia meminta masyarakat menunggu.

    "Ya kita tunggu aja, karena ada tuntutan bahwa supaya dipelajari kembali temuan-temuan dari TPF," ujar Wiranto, di kantor Kementerian Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016.

    Baca: Dokumen Penyelidikan Kasus Munir Hilang

    Wiranto meyakini Jaksa Agung mampu menemukan dokumen Munir. Karena itu, ia tak perlu mendesak Jaksa Agung menjalankan tugas tersebut. "Jaksa Agung itu punya kaki, punya kendaraan, enggak usah didorong-dorong. Sudah tahu tugasnya," kata Wiranto.

    Komisi Informasi Pusat (KIP) sebelumnya memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka dokumen TPF atas kematian Munir.

    KIP memutuskan pemerintah harus membuka hasil temuan TPF sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara dengan menjalankan putusan itu karena mengklaim tidak pernah memegang dokumen tersebut.

    Baca: KIP Perintahkan Sekretariat Negara Beberkan Dokumen Munir

    Wiranto enggan memastikan apakah dokumen TPF kasus Munir itu tidak pernah diterima di masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kita tunggu. Jaksa Agung kan akan memproses. Enggak usah berandai-andai, enggak usah kira-kira. Tinggal tunggu saja," katanya.

    AMIRULLAH

    Baca juga:
    Jokowi Angkat Jonan Jadi Menteri ESDM, Ini Kata Wiranto
    FPI Mau Demo di Balai Kota, Ahok: Ngapain Minta Maaf
    Ketua Umum PBNU Said Aqil: Ahok Harus Diproses Hukum


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.