Jokowi Disarankan Bentuk Tim Independen Kaji Data TPF Munir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

    Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menindaklanjuti kembali kasus pembunuhan Munir Said Thalib lewat pencarian data Tim Pencari Fakta terus bergulir. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencari data tersebut yang diklaim hilang. Untuk langkah selanjutnya, Jokowi disarankan membentuk tim independen.

    "Tim lama bisa dimanfaatkan untuk proses lebih lanjut," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto kepada Tempo, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Beberapa anggota TPF Munir adalah Usman Hamid, Munarman, Bambang Widjojanto, Amrudin Harahap, Retno Marsudi, Hendardi, Kemala Chandra Kirana, dan Asmara Nababan. Beberapa di antaranya pernah atau masih memiliki jabatan di pemerintahan.

    Baca: Jaksa Agung Tugaskan Jamintel Telusuri Dokumen TPF Munir

    Sidarto menjelaskan, anggota TPF bisa dipertahankan pada tim independen nanti karena mereka sudah paham akan konstruksi perkaranya. Apalagi, mereka yang mencari fakta, data, dan saksi-saksi yang diperlukan.

    Jika tim independen sepenuhnya berisi anggota baru, Sidarto takut pengusutan kasus Munir kembali berlarut-larut. Misalnya, karena anggota tim baru harus mempelajari dari awal data TPF yang telah ditemukan atau karena tim baru mempertanyakan akurasi data yang lama.

    "Saya pikir sebaiknya bertahan dengan anggota TPF saja. Kalau sepenuhnya baru, nanti sudah beda waktu, beda saksi, itu bikin susah," ujarnya.

    Baca: Tak Bisa Ungkap Kasus Munir, Kontras:Jokowi Jangan Maju Lagi  

    Sidarto menambahkan bahwa lembaga penegak hukum juga bisa diikutkan dalam menindaklanjuti data TPF Munir jika ditemukan. Namun, ia menyarankan agar lembaga penegak hukum terlibat saat perkara masuk ke tahap lidik atau penyidikan kembali.

    "Ini ibaratnya kan masih pulbaket, pengumpulan barang keterangan. Setelah pulbaket, baru lidik, kemudian sidik," ujar Sidarto. Namun, ia mengingatkan agar fokus pemerintah lebih dulu memastikan keberadaan data TPF Munir.

    Ditanyai apakah tim independen yang ia sarankan itu perlu diperkuat secara politis, misalnya dengan dukungan penuh Presiden Joko Widodo, Sidarto mengaku belum bisa berkomentar hingga ke sana.

    Baca: EKSKLUSIF: Soal Kasus Munir, Hendropriyono: Bikin Saya Stres  

    Sebelumnya, TPF minta diperkuat secara politis agar mudah memeriksa saksi-saksi sensitif seperti Hendropriyono. Hendropriyono, yang merupakan mantan Direktur Badan Intelijen Negara, diyakini sebagai salah satu aktor di balik kematian Munir.

    Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan masih belum berkomentar soal kelanjutan pencarian data TPF Munir. Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi sempat mengangkat telepon Tempo, tetapi tidak memberikan pernyataan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tidak merespon pesan yang dikirimkan Tempo.

    ISTMAN MP

    Baca juga:
    Gatot Brajamusti Laporkan Pejabat dan Artis yang Terlibat Narkoba
    Ahok Irit Bicara Politik, Dilarang Megawati?

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.