TEMPO.CO, Jakarta - Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengajak calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai PDIP, Basuki Tjahaja Purnama, untuk transparan kepada publik terkait dana pencalonan."Saya juga mengundang Pak Basuki melakukan hal yang sama, membuka secara transparan jumlah dana (pencalonan) yang didapat dari siapa dan digunakan untuk apa," kata Sandiaga dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.
Lebih lanjut Sandiaga mengatakan, undangan tersebut dilayangkan kepada calon inkumben yang biasa dipanggil Ahok itu dengan tujuan mendorong demokrasi Indonesia yang lebih transparan dan efisien. "Kalau Mas Anies dan Mas Agus enggak berkampanye selama setahun ini, yang sudah melakukan kegiatan (kampanye) bersama kami selama ini Pak Basuki, jadi saya undang," katanya.
Baca: Soal Dana Kampanye, Anies-Sandiaga Berjanji Bakal Blakblakan
Pengusaha asal Gorontalo, Sulawesi ini menyatakan telah menghabiskan dana sebanyak Rp 29,3 miliar hingga September 2016. Dana itu digunakan untuk sejumlah kegiatan pencalonan dirinya menuju Pilkada DKI 2017.
Pendiri Grup Saratoga ini mengungkapkan seluruh dana yang digunakan merupakan uang pribadi dan dipastikan berasal dari kegiatan yang tidak melanggar hukum. "Secara konkret, sumber dana semuanya dari tabungan saya pribadi yang dihasilkan terutama dari dunia usaha dan pecahin 'celengan' saya," ujarnya.
Baca: Anies Janjikan Kampung Deret, Ahok: Kasihan Kalau Cuma Omong
Sandiaga mengatakan sebanyak Rp 25,6 miliar atau sebagian besar dana itu digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat ibu kota selama hampir setahun. "Jadi 87 persen dana tersebut jatuh pada kegiatan sosialisasi, media observasi, dan akseptabilitas. Di sini juga termasuk kegiatan selama bulan puasa yang bersifat sosial, penyuluhan, pelatihan dan blusukan, serta kegiatan yang menyentuh aspirasi masyarakat," ujar Sandiaga.
Selanjutnya, menurut dia, sebanyak enam persen atau sebesar Rp 1,8 miliar telah dipakai untuk kebutuhan logistik, teritori, dan jaringan. Sementara itu, urusan advokasi, hukum, dan data menghabiskan sebanyak Rp1,9 miliar atau tujuh persen dari keseluruhan dana. "Hingga kini dana yang diaudit meliputi biaya sosialisasi, observasi, akseptabilitas dan kegiatan di 500 titik, 267 kelurahan, serta 44 kecamatan di Jakarta," katanya.
Terdapat tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur hingga pendaftaran resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada 23 September 2016. Ketiga pasangan tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Hanura.
Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.
ANTARA
