APBD 2017 Nusa Tenggara Barat Diperkirakan Tembus Rp 5 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pantai Senggigi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dok. TEMPO/ Dimas Aryo

    Pantai Senggigi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dok. TEMPO/ Dimas Aryo

    TEMPO.CO, Mataram - DPRD Nusa Tenggara Barat memperkirakan pada 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat akan meningkat hingga mencapai Rp 5 triliun.

    "Peningkatan ini karena terdapat penambahan dalam pos anggaran baik dari APBD, dana hibah, maupun Dana Alokasi Umum (DAU)," kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di Mataram, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Mori mengaku optimistis perekonomian Provinsi NTB di tahun 2017 akan lebih baik dari 2016. Terlebih, DAU untuk Provinsi NTB yang sempat tertunda akan dibayarkan pada Desember 2016 sebesar Rp 40,4 miliar.

    "Sementara pembayaran DAU untuk dua bulan sebesar Rp 121 miliar akan dicairkan pada Januari 2017 sehingga kami perkirakan APBD Provinsi NTB tembus Rp 5 Triliun," jelasnya.

    Saat ini, kata dia, DPRD sedang bersiap untuk membahas KUA PPAS dan RAPBD 2017. Rencananya, pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2017 itu berlangsung awal November 2016.

    "Jika tidak ada persoalan yang krusial, kita yakin pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2017 dapat selesai dalam waktu seminggu dengan pembahasan secara marathon," ucapnya.

    Menurut dia, pihaknya optimistis karena terkait juga dengan adanya pelimpahan wewenang pengurusan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Terakit dengan itu, dia memperkirakan dana yang akan diterima Pemerintah Provinsi NTB lebih kurang Rp 600 miliar.

    Belum lagi rencana ada kenaikan pajak daerah, pajak rokok, dan peningkatan PAD yang mendorong kenaikan APBD NTB 2017. Dengan begitu, ia yakin berbagai program pemerintah NTB termasuk perekonomian masyarakat akan berdampak positif.

    "Kita lihat saja nanti bagaimana dampak dari penambahan APBD NTB terhadap perekonomian masyarakat," katanya.

    Ia menambahkan, dengan kenaikan ABPD NTB ini diharapkan tidak saja berdampak pada program pemerintah, tapi benar-benar memicu peningkatan aktivitas perekonomian rakyat. Artinya, sejumlah bisnis terutama usaha kecil menengah akan terdongkrak.

    Apalagi, NTB sedang menggencarkan program peningkatan kunjungan wisatawan dan sejumlah program unggulan lainnya.

    "Percepatan pertumbuhan ekonomi itu akan semakin melaju jika optimisme pasar terus terjadi. Dengan begitu perekonimian NTB akan terus naik," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.