MUI Bantah Diintervensi Pesaing Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Maruf Amin (kedua kiri) sebelum melakukan sidang itsbat awal bulan Ramadhan 1437 H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 5 Juni 2016. Menteri Agama mengatakan bahwa hasil hisab, keberadaan hilal pada hari ini tepat pukul 10.00 WIB di seluruh Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Agama Lukman Hakim (kanan) didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Maruf Amin (kedua kiri) sebelum melakukan sidang itsbat awal bulan Ramadhan 1437 H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 5 Juni 2016. Menteri Agama mengatakan bahwa hasil hisab, keberadaan hilal pada hari ini tepat pukul 10.00 WIB di seluruh Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia telah menentukan sikap terkait pernyataan Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51. Dalam sikapnya MUI menyebut pernyataan Ahok yang diucapkan saat kunjungan di Pulau Seribu adalah menghina Al Quran dan menghina ulama.

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin membantah ada intervensi dari para pesaing Ahok di Pilkada DKI terkait sikap lembaganya. "MUI bukan poros pilkada," ujar Ma'ruf saat memberikan keterangan pers di kantor MUI, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Baca: Soal Surat Al-Maidah, MUI Gelar Rapim Bahas Pernyataan Ahok

    Ma'ruf melanjutkan bahwa meskipun ia menegaskan pernyataan MUI tidak berkaitan dengan calon tertentu, dirinya tidak melarang pengurus MUI untuk mendukung calon-calon yang ada.

    Menurutnya, isi MUI sangat beragam sehingga tidak memungkinkan dirinya mengarahkan para pengurus dan anggota untuk mendukung satu calon tertentu saja.

    "Silahkan dukung calon manapun, tidak ada larangan. MUI itu banyak macamnya. Di dalamnya ada (pendukung) Cikeas, Kertanegara, Kebagusan. Boleh pilih mana saja," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.