Deklarasi WCF 2016 Jadi Agenda Pembangunan Dunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri (tengah), Mendikbud Muhajir Effendy (kanan), Direktur UNESCO Jakarta Shahbaz Khan (kedua dari kanan)  saat pembukaan World Culture Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, 13 Oktober 2016. Forum yang digelar oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan UNESCO itu diikuti oleh 63 negara untuk membahas pengembangan fungsi budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Johannes P. Christo

    Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri (tengah), Mendikbud Muhajir Effendy (kanan), Direktur UNESCO Jakarta Shahbaz Khan (kedua dari kanan) saat pembukaan World Culture Forum 2016 di Nusa Dua, Bali, 13 Oktober 2016. Forum yang digelar oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan UNESCO itu diikuti oleh 63 negara untuk membahas pengembangan fungsi budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Simposium World Culture Forum (WCF) II telah dideklarasikan. Selain merekomendasikan agar kebudayaan menjadi pedoman dalam agenda pembangunan di setiap negara anggota  organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (UNESCO), simposium juga mendesak WCF menjadi platform permanent dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

    "Kami mendorong seluruh anggota  organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (UNESCO) untuk mendukung agenda utama dalam kebijaakan sosial dan ekonomi," kata Ketua Sterring Committee Simposim WCF II, Ananto Kusuma Seto, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Dalam WCF pertama yang digelar di Bali pada 2013, forum budaya menghasilkan the Bali Promise (Janji Bali) yang dicantumkan dalam Resolusi Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa 68/233 tanggal 20 Desember 2013. Janji Bali tersebut menyoroti kekuatan budaya sebagai dimensi keempat dari pembangunan berkelanjutan.

    Sementara WCF kali ini yang menghasilkan deklarasi agar agenda pembangunan berbasis budaya dilakukan secara konkret di setiap negara anggota. Setiap negara anggota UNESCO, didesak menggunakan kearifan lokal dalam setiap agenda pembangunan. Selain itu, persoalan pedesaan, pengelolaan air, multikulturalisme, dan digitalisasi kebudayaan juga diminta menjadi pedoman setiap rerncana pembangunan di setiap negara.

    Ananto mengatakan hasil simposium WCF tersebut akan terus didiskusikan dan dipantau hingga dibawa ke dalam pertemuan UNESCO yang akan digelar pada Oktober 2017. "Jangan sampai agenda pembangunan meninggalkan budaya yang akan berdampak pada disorientasi dan tergusurnya masyarakat," ujarnya.

    Sektaris Jenderal UNESCO, Irin Bokova, mengatakan simposium WCF harus dijadikan refleksi global dalam agenda pembangunan dunia. Menurut dis, selama beberrapa ddekade, kebudayaan kereap diabaikan dalam sektor pembangunan. "UNESCO akan meluncurkan panduan terkait kekuatan kebudayaan dalam eknomi," kata Irina dalam video call nya. Sekjen PBB Ban Ki Moon, berkomitmen untuk mewujudkan potensi kebudayaan dalam program pembangunan dunia.

    Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri, yang memberikan sambutan dalam acara tersebut, mengatakan selama ini arus deras modernisasi dan pasar bebas telah berdampak pada krisis kebudayaan. Menurut dia, kebudayaan akan menjadi kekuatan setiap negara dalam membawa perubahan dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik.

    "Jalan kebudayaan merupakan pilihan tepat bagi dunia untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan aman. Setiap orang hidup dalam suasan damai," katanya. "Indonesia memiliki ragam budaya. Ini harus dijadikan pedoman dan kekuatan dalam agenda pembangunan yang lebih berkeadilan."

    ANGGA SUKMAWIJAYA


     

     

    Lihat Juga