Tagih Janji Perusahaan, Warga Konawe Geruduk PT Semen Tonasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Muliady

    TEMPO/Muliady

    TEMPO.CO, Kendari - Ratusan warga di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendatangi perusahaan semen PT Semen Tonasa Indonesia Unit Packing Plant di Lapuko, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Dalam unjuk rasa itu, penduduk sempat menutup gerbang pintu masuk perusahaan. Akibatnya, alat berat perusahaan yang sedang beroperasi pun terpaksa terhenti.

    Penduduk mendesak perusahaan merealisasi corporate social responsibility (CSR) yang dianggap belum dilaksanakan. Burhan, salah seorang pengunjuk rasa, mengatakan PT Semen Tonasa mengabaikan kewajibannya itu sejak empat tahun lalu.

    Hal-hal yang diabaikan perusahaan, kata Burhan, antara lain pelebaran jalan, penerangan, pembukaan lapangan kerja bagi warga setempat, dan bantuan biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Semuanya belum dilaksanakan.

    “Sudah empat tahun beroperasi tapi warga tak mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan, tidak ada kepastian, hanya janji-janji saja,” ujar Burhan.

    Burhan menambahkan, warga sudah cukup bersabar dengan janji-janji yang diberikan perusahaan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, ujar Burhan, warga mengancam akan menyegel pabrik.

    Manajer Semen Tonasa Lapuko, Roberto Dungio, yang menemui warga, mengatakan akan menyampaikan poin-poin tuntutan warga kepada perusahaan. “Saya tak punya kewenangan untuk memutuskan tuntutan warga. Ada pemimpin yang akan memutuskan,” ujar Roberto di hadapan warga.

    Pabrik pengepakan semen PT Semen Tonasa Indonesia mulai beroperasi pada November 2012 di atas lahan seluas 2 hektare dengan total investasi mencapai Rp 100 miliar. Pabrik pengepakan ini berkapasitas sampai 300 ribu ton.

    ROSNIAWANTY FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.