Selasa, 17 September 2019

Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Cari Dokumen TPF Munir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

    Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo mengetahui ihwal putusan Komisi Informasi Pusat tentang sengketa kasus Munir Said Thalib. Johan mengatakan Jokowi telah memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menelusuri keberadaan dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

    Bila tahap pencarian sudah dilakukan dan dokumen berhasil ditemukan, kata dia, Jaksa Agung diminta mencari tahu perkembangan penyelesaian kasus Munir yang sudah dikerjakan. "Jadi, kalau (nanti) ditelusuri lagi, apakah ada novum baru yang bisa ditindaklanjuti," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016. 

    Baca: Usman Hamid: Dokumen Munir Bisa Dicari ke Anggota TPF

    Menurut dia, tidak hanya Jaksa Agung yang akan menindaklanjuti kasus tersebut apabila ada temuan baru. Kepolisian, kata dia, juga mungkin terlibat.

    Kasus Munir, kata Johan, termasuk agenda yang ingin diselesaikan pemerintah saat ini. Hal itu juga telah disampaikan saat Jokowi bertemu dengan sejumlah pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka. Penyelesaian kasus Munir, menurut Johan, salah satu bagian dari upaya reformasi hukum. 

    Johan mengatakan persoalan kasus Munir tak hanya sebatas mengumumkan atau tidak mengumumkan temuan TPF, tapi hal itu juga menyangkut upaya reformasi hukum. "Menyelesaikan persoalan ini harus komprehensif," ucapnya.

    Baca: Tak Bisa Ungkap Kasus Munir, Kontras: Jokowi Jangan Maju Lagi

    Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Hukum Kementerian Sekretariat Negara Alexander Lay menyebut putusan KIP ialah Setneg diminta mengumumkan pernyataan yang disampaikan Kementerian Sekretariat Negara pada persidangan. "Kemensetneg tidak memiliki dokumen laporan TPF," katanya.

    Ia menegaskan, berdasar putusan KIP, tidak ada perintah kepada Setneg untuk mengumumkan hasil kerja temuan TPF. Pasalnya, Setneg tidak memiliki dan menguasai dokumentasi hasil temuan TPF. Hingga jalannya persidangan KIP pun, ucap Alexander, Setneg tidak memiliki dokumen tersebut.

    Menurut Alexander, Setneg telah mencari tahu di internal kementerian ihwal dokumen tersebut, tapi tidak juga didapatkan. Menurut dia, sepanjang masa kerja TPF Munir, Setneg tidak pernah dilibatkan. "Kami tidak mengurus administrasi penerbitan Keppres (Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004), tidak juga terlibat dalam interaksi dengan TPF," tuturnya.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga:
    Pandji Pragiwaksono Masuk Tim Kampanye, Ini Penjelasan Anies
    Pengacara Jessica Sebut Kematian Mirna Bukan karena Sianida

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.