Din Syamsuddin: Multikulturalisme Semakin Terancam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Din Syamsuddin saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber foto : umm.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Din Syamsuddin saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber foto : umm.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, mengatakan saat ini ancaman multikulturalisme semakin kuat. Penyebabnya, kata dia, karena sifat individualisme, kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, dan egosentrisme semakin kuat di masyarakat.

    Jika ancaman terhadap multikulturalisme itu tidak diatasi, Din melanjutkan, akan menjadi peringatan bagi peradaban manusia. "Multikulturalisme harus diperkuat lewat dialog antaragama dan kebudayaan," ujarnya dalam acara World Culture Forum di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu, 12 Oktober 2016.

    Padahal, Din melanjutkan, multikulturalisme sangat erat hubungannya dengan kebudayaan dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tentang ragam kehidupan di dunia itu, menurut dia, banyak yang melihat agama adalah budaya dan bisa dipengaruhi agama.

    Menurut Din, Islam dan agama lainnya memandang positif perbedaan dan kemajemukan. "Multikulturalisme yang menjadi realitas di dunia," ujarnya.

    Selain itu, Din menegaskan, pembicaraan multikulturalisme tidak hanya secara normatif dan teoretis, tapi juga normatif. "Kemajemukan berkemajuan adalah wawasan kebersamaan dan kerja sama yang bersifat kemanusiaan," tuturnya. "Sebagai contoh, ada perbedaan konsep ketuhanan, tapi ada persamaan menyangkut wawasan kemanusiaan, kenapa tidak bekerja sama untuk aksi-aksi kemanusiaan?"

    BRAM SETIAWAN

    Baca Juga:
    Soal Surat Al-Maidah, Din Syamsudin Minta Ahok Diperiksa
    Gugatan Praperadilan Nur Alam ke KPK Ditolak Majelis Hakim
    Hewan Mirip Ular di Pesawat, Garuda Indonesia: Itu Kadal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.