Setelah OTT di Kemenhub, Jokowi Bentuk Satgas Saber Pungli  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan (kedua kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan (kedua kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan Presiden Joko Widodo akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungutan liar. Menurut Wiranto, pembentukan satgas itu akan tuntas dalam waktu sepekan.

    "Namanya Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar)," kata Wiranto, setelah bertemu dengan Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Kemenkopolhukam, kata Wiranto, akan menjadi penanggung jawab operasi dengan kepolisian sebagai koordinator atau leading sector. Meski demikian, ia menambahkan, kementerian atau lembaga terkait lainnya akan dilibatkan.

    Baca: OTT di Kemenhub, Wapres Jusuf Kalla: Kecil tapi Banyak

    Operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan pada Selasa lalu, menurut dia, menjadi langkah pertama keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar. Pada masa mendatang, Wiranto melanjutkan, Saber Pungli akan menyasar ke semua sektor.

    Nantinya masyarakat bisa mengadu langsung ke Saber Pungli sehingga bisa lebih cepat. "Di mana pun, kapan pun, akan ada akses melapor kepada satgas di pusat," kata Wiranto.

    Baca: Ketua DPR Minta Berantas Pungli Jangan Hangat Tahi Ayam

    Ia menilai maraknya pungli di instansi pemerintah salah satunya dipicu oleh regulasi yang tumpang tindih. Ia pun berharap, hadirnya paket kebijakan reformasi hukum bisa memangkas regulasi yang merugikan masyarakat. Selain itu, ia berharap aturan yang sederhana dan praktis bisa menekan pungli.

    Presiden Joko Widodo mendatangi Kementerian Perhubungan bersama Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian saat dilakukan operasi tangkap tangan. Jokowi datang setelah mendapat laporan adanya pungutan liar di Kemenhub dari Kapolri. Jokowi kemudian menginstruksikan agar seluruh instansi langsung memecat pejabatnya yang terbukti melakukan praktek pungli.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga:
    Pandji Pragiwaksono Masuk Tim Kampanye, Ini Penjelasan Anies
    Ahok Irit Bicara Politik, Dilarang Megawati?

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.