200 Hektare Hutan Lindung Bukit Suligi Terbakar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.CO, Pekan Baru - Kebakaran hutan dan Lahan masih terus terjadi di wilayah Riau. Seluas 200 hektare hutan lindung Bukit Suligi di Rokan Hulu hangus terbakar. Api terus melumat kawasan konservasi itu sejak sepekan lalu.

    "Kebakaran sudah terjadi sejak Jumat, 6 Oktober pekan lalu," kata Sekretaris Manggala Agni, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Riau, Ihsan Abdillah, kepada Tempo, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Ihsan menyebutkan, kebakaran lahan di kawasan hutan berbukit itu terus berlanjut dan sulit ditangani. Cuaca panas disertai tiupan angin yang cukup kencang membuat api sulit dipadamkan.

    Hingga kini kata dia, regu pemadam gabungan dari BPBD Damkar, TNI, kepolisian, Manggala agni, dan anggota Balai Diklat Kehutanan masih berjibaku padamkan api.

    "Sempat turun hujan hari sabtu, tetapi tidak merata dan sampai saat ini tim masih bekerja padamkan api," ucapnya.

    Ihsan mengaku sudah meminta bantuan Tim Satgas Udara mengerahkan helikopter waterbombing untuk membantu padamkan api lewat udara.

    Kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi merupakan hamparan hutan tropis basah di Rokan Hulu.

    Hutan Lindung Bukit Suligi merupakan hamparan hutan tropis basah memiliki luas kurang lebih 300 hektare. Hutan lindung ini terbagi di dua daerah: Kampar dan Rokan Hulu.

    Hutan Lindung Bukit Suligi dikenal dengan keindahan alamnya, hutan hijau berbukit ini memiliki keanekaragaman hayati serta terdapat banyak potensi objek wisata air terjun, goa dan sumber air panas.

    kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi juga dijadikan tempat penelitian biologi. Namun kawasan itu kini terancam akibat maraknya pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.