Pemerintah Dinilai Belum Prioritaskan Kebudayaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • I Nyoman Nuarta. Istimewa

    I Nyoman Nuarta. Istimewa

    TEMPO.CONusa Dua - Pematung Nyoman Nuarta menilai pemerintah hingga saat ini belum menjadikan kebudayaan sebagai bagian dari elemen pembangunan. Menurut dia, ketidakberpihakan pemerintah tersebut terlihat dengan masih minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk melestarikan budaya Indonesia.

    "Pemerintah masih berpikir melestarikan budaya itu seperti buang uang. Ini salah. Kebudayaan adalah investasi jangka panjang yang bisa menghasilkan uang," kata Nyoman di sela acara World Culture Forum di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Nyoman mengatakan, jika pelestarian kebudayaan dilakukan secara serius, akan memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian. Dia mencontohkan, jika budaya suatu daerah dilestarikan dan dipromosikan dengan maksimal, akan menghadirkan banyak wisatawan. "Selain itu, ekonomi kreatif akan tumbuh," ujarnya.

    Menurut Nyoman, pemerintah saat ini masih menganggap motor penggerak ekonomi yang paling besar berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Padahal masifnya penambangan dan pembukaan lahan untuk perkebunan berdampak pada kerusakan lingkungan.

    "Lahan hangus terbakar karena kebun sawit. Ini kerusakan jangka panjang yang luar biasa. Sudah saatnya pemerintah menjadikan budaya sebagai elemen penggerak ekonomi," tuturnya.

    Nyoman berharap World Culture Forum bisa menghasilkan solusi dan merumuskan program kebudayaan agar bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Dia menilai belum fokusnya pemerintah dalam mengelola kebudayaan disebabkan belum ada lembaga khusus yang berfokus merumuskan kebijakan dan program kebudayaan. "Harus dibentuk Kementerian Kebudayaan agar program bisa fokus," ucapnya.

    Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengakui perhatian pada sektor kebudayaan saat ini belum maksimal. Selain masalah anggaran, kerap berubahnya program atau nomenklatur saat pergantian rezim membuat program tidak fokus.

    Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan penguatan program kebudayaan di daerah. Mulai 1 Januari 2017, kata dia, pemerintah akan membentuk dinas kebudayaan di setiap daerah. "Selama ini dinas kebudayaan digabung dengan pariwisata atau pemuda dan olahraga. Kami akan bentuk itu dengan melakukan penguatan birokrasi yang menangani kebudayaan didaerah," katanya.

    ANGGA SUKMAWIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.