Minggu, 22 September 2019

Terpilih Jadi Ketua DPD, Mohamad Saleh Gantikan Irman Gusman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Senator asal Bengkulu Mohamad Saleh terpilih sebagai pimpinan DPD wilayah Barat dalam sidang paripurna luar biasa DPD. Ia menggantikan posisi Irman Gusman yang dicopot karena menjadi tersangka dugaan suap. Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Senator asal Bengkulu Mohamad Saleh terpilih sebagai pimpinan DPD wilayah Barat dalam sidang paripurna luar biasa DPD. Ia menggantikan posisi Irman Gusman yang dicopot karena menjadi tersangka dugaan suap. Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.COJakarta - Senator asal Bengkulu, Mohamad Saleh, terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah menggantikan Irman Gusman. Ia mengalahkan dua calon lainnya, yaitu senator dari Nusa Tenggara Barat, Farouk Muhammad, dan senator asal Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 

    Proses pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan sistem pemungutan suara. Sebelumnya, pemimpin sidang paripurna luar biasa, Maimanah Umar, menskors sidang selama sepuluh menit untuk memberi waktu para calon bermusyawarah mufakat. 

    "Dengan persetujuan Sidang Paripurna DPD RI, menetapkan Mohamad Saleh sebagai ketua," kata Maimanah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016. 

    Saleh berhasil meraih 61 suara, Hemas 31 suara, dan Farouk 23 suara. Adapun satu suara dianggap tidak sah. Dengan hasil ini, Hemas menjadi wakil ketua I dan Farouk wakil ketua II. 

    "Ini semua mengalir apa adanya. Bagi saya, ini amanah yang sangat berat," ujar Saleh sesaat setelah kemenangannya diumumkan. 

    Ketua DPD yang baru ini hanya akan menjabat selama lebih-kurang enam bulan. Sebab, pemimpin yang terpilih tersebut melanjutkan masa kepemimpinan Irman Gusman. Tata tertib DPD telah direvisi dan menetapkan masa jabatan pemimpin hanya 2,5 tahun

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.