OTT Kemenhub, Baru Besok Polisi Tetapkan Tersangka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menhub Budi Karya dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau OTT di Kemenhub, Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Maria

    Menhub Budi Karya dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau OTT di Kemenhub, Jakarta, 11 Oktober 2016. TEMPO/Maria

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian akan segera melakukan gelar perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) hari ini di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta. Pengumuman status tersangka direncanakan dilakukan besok, Rabu, 12 Oktober 2016.

    "Status yang bersangkutan belum dapat dipastikan karena harus menunggu 24 jam," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Lantai 6, Gedung Kementerian Perhubungan, Selasa, 11 Oktober 2016. "Karena itu, besok akan disampaikan status dari masing masing terduga yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) yang hari ini ditangkap."

    Menurut Boy, rencananya malam ini setelah penyitaan dan penggeledahan, semua dokumen dibawa ke Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Metro Jaya.

    BacaOTT di Kemenhub, Pemilik Kapal: Pungli Ada dari Dulu, Namun

    Penyidik menyita Rp 34 juta sebagai barang bukti suap dari PT SBI, PT CIS, dan sebuah SMK Kelautan. Boy menjelaskan, sistem pelayanan di Kementerian Perhubungan sudah online, tapi dalam urusan kelengkapan administrasi bisa terjadi interaksi antara petugas dan pengurus izin.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan enam orang ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB di ruang loket pengurusan izin di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, lantai 6 Gedung Kementerian Perhubungan. Mereka tertangkap tangan sedang bertransaksi pungli, salah satunya untuk mengurus surat pelaut baru di Indonesia atau Seaferers Identity Documents (SID).

    SimakIstri Irman Gusman: Uang di Kardus Sempat Jatuh Berserakan

    Hingga pukul 19.02 WIB, sejumlah polisi masih berjaga di lantai 6 Gedung Kementerian Perhubungan, terutama di ruang loket yang sudah diberi police line.

    Presiden Joko Widodo meminta seluruh lembaga dan instansi untuk menghentikan praktik pungli. "Stop yang namanya pungli," katanya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Permintaan tersebut disampaikan setelah Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Operasi tersebut berkait dengan praktik pungli.

    Jokowi datang langsung ke Kemenhub setelah mendengar kabar OTT. Pasalnya, kabar tersebut sampai ke telinganya sesaat setelah rapat membahas rencana Operasi Pemberantasan Pungli. "Baru setengah jam saya rapat soal OPP, sudah ada kejadian ini," ucap Presiden.

    Jokowi pun meminta seluruh instansi untuk langsung memecat pejabat yang terbukti melakukan praktek pungli. Ia ingin pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, bisa dihentikan.

    FAJAR PEBRIANTO | JOBPIE S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.