Minggu, 22 September 2019

Jika Diminta, TNI Siap Kawal Petani Panen di Poso

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Anti Teror Berangkat ke Poso Sisir Sisa kelompok Santoso, TEMPO/Fahmi Ali

    Pasukan Anti Teror Berangkat ke Poso Sisir Sisa kelompok Santoso, TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Palu - TNI di wilayah Kodim 1307/Poso siap mengawal petani yang hendak memanen hasil produksi kebun, namun masih takut akan dampak sisa-sisa gerakan kelompok sipil bersenjata di daerah itu.

    "Jika ada warga yang takut memetik hasil panennya, kami akan mengawal mereka pergi memanen," kata Dandim 1307 Poso, Letkol Infanteri Ryan Hanandi di Poso, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Dia mengatakan, TNI bahkan siap membeli hasil panen masyarakat dengan harga sesuai yang berlaku di pasar jika petani yang bersangkutan takut pergi menjual hasil panen kebun mereka.

    "Kami juga siap membantu membeli hasil panen mereka," katanya.

    Ryan mengatakan masyarakat tani yang membutuhkan pengawalan tersebut dapat melapor ke pos keamanan terdekat atau melalui Koramil atau Babinsa setempat.

    Dia mengatakan program pengawalan kepada petani tersebut hanya untuk enam kecamatan di wilayah Poso Pesisir.

    "Kalau di Kecamatan Poso Pesisir, program ini sudah berjalan. Hanya di kecamatan lain belum berjalan. Saya berharap, jika membutuhkan program ini, warga dapat meminta bantuan ke pos terdekat atau ke Babinsa atau Koramil," katanya.

    Ryan mengatakan program tersebut hanya membantu meringankan ekonomi warga yang mata pencariannya bersumber dari kakao dan cengkeh atau hasil kebun lainnya.

    Dia mengatakan masih ada sebagian masyarakat takut ke kebun karena khawatir atas dampak dari gerakan kelompok sipil bersenjata yang belum menyerahkan diri setelah tewasnya pemimpin mereka, Santoso.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.