Minggu, 22 September 2019

Luncurkan Paket Hukum I, Jokowi Berantas Pungli  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez

    Presiden Jokowi memakai headset sambil mendengarkan pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan ASEAN Plus Jepang di Vientiane, Laos, 7 September 2016. AP/Bullit Marquez

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menentukan beberapa langkah awal dari program reformasi hukum berupa paket Kebijakan Hukum I. Salah satunya fokusnya adalah pemberantasan pungutan liar di berbagai lembaga negara.

    "Presiden menyetujui pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli," kata Pramono dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas Reformasi Hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, 11 Oktober 2016.

    Menteri Pramono menuturkan pembentukan OPP akan dimatangkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto selaku penanggung jawab pelaksanaan paket kebijakan hukum. Presiden Jokowi berharap, dalam waktu dekat OPP sudah bisa direalisasikan.

    BacaOTT di Kemenhub, Presiden: Pecat Pelaku Praktek Pungli

    Wiranto mengamini pernyataan Pramono bahwa gebrakan pertama Paket Kebijakan Hukum I adalah pemberantasan pungutan liar. Menurut dia, OPP dibentuk karena pungli sudah merajalela di berbagai lembaga dan sudah terlalu lama dibiarkan berkembang biak. Namun, pemberantasan pungli tidak hanya melalui OPP. Wiranto mengatakan akan dibentuk juga mekanisme pelaporan dari masyarakat yang menghadapi pungli di berbagai lembaga pemerintah.

    BacaOTT di Kemenhub, Menteri yang Lapor Polisi

    "Dengan begitu, harapannya, pungli bisa berangsur hilang," ujar Wiranto.

    Ditanya kapan OPP ini akan mulai efektif, Wiranto mengatakan OPP berlaku per Oktober ini. Namun, dia merahasiakan lembaga mana yang pertama akan dilaksanakan OPP.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe