Dugaan Korupsi E-KTP, KPK Periksa Politikus Golkar  

Reporter

Editor

hussein abri

Pimpinan Tim Kerja Sosialisasi MPR Agun Gunanjar Sudarsa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat, Agun Gunanjar Sudarsa. Politikus Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Agun mengatakan dia akan menjawab semua pertanyaan penyidik KPK. "Akan saya jawab yang ditanya," ujarnya di gedung KPK, Selasa, 11 Oktober 2016.

Namun, Agun menolak memberi keterangan ihwal siapa saja yang terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Termasuk kabar Irman melakukan pertemuan di Hotel Crowne dan Hotel Millenium untuk membahas proyek itu. Alasannya, kasus masih dalam tahap penyidikan.

Korupsi e-KTP 2011-2012 terungkap setelah ada laporan dari mantan anggota DPR, Muhammad Nazaruddin. Ia menyebutkan ada aliran dana yang mengucur hingga ke Gamawan. Agun pun diduga mengetahui aliran dana yang ada dalam korupsi e-KTP.

Saat proyek e-KTP dibahas, Agun menjabat Ketua Komisi Pemerintahan. Namun sebelum menjalani pemeriksaan, Agun dengan cepat menepis pertanyaan ihwal aliran dana di korupsi pengadaan e-KTP. “Itu kewenangan pemeriksaan,” katanya.

KPK memulai penyidikan korupsi e-KTP pada 22 April 2014. Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menjadi pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 6 triliun.

Pada 30 September, KPK menetapkan Irman sebagai tersangka dalam kasus proyek e-KTP. Irman dan Sugiharto diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan negara hingga Rp 2 triliun.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

DANANG FIRMANTO

Baca Juga:
Terlibat Dugaan Korupsi E-KTP, Pensiun Irman Dipercepat
Kisah Irman Diburu Wartawan di KPK
KPK: Aliran Suap E-KTP Tak Melalui Transfer






Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

53 menit lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

5 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

6 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

7 jam lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

9 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

9 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

10 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

15 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

2 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.