Siaga Bencana, BPBD Tingkatkan Kesiapan Personel

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • "Yang paling sederhana adalah kru BPBD harus selalu bisa dihubungi kapan dan di mana pun saat bencana terjadi."

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) se-Jawa Barat dan meminta mereka meningkatkan kewaspadaan dalam cuaca yang tidak menentu sekarang dan beberapa bulan ke depan.

    “Yang paling sederhana adalah kru BPBD harus selalu bisa dihubungi kapan dan di mana pun saat bencana terjadi,” kata Aher di Garut, Selasa, 11 Oktober 2016. Menurut dia, ada dua kesiagaan yang harus dipantau di Jawa Barat, yakni siaga bencana kekeringan dan siaga bencana banjir. Topografi tanah Jawa Barat adalah dari vulkanik muda, sehingga subur dan gembur. Akibat gembur, potensi pergerakan tanah tinggi, jadi potensi bencana tinggi.

    Karena itu, dia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) menciptakan PNS BPBD yang dilatih lebih profesional dengan standar internasional. Kelak, kejadian bencana dapat ditangani lebih progresif lagi. Selain penguatan organisasi, harus ada SK status siaga bencana Pemprov Jawa Barat melalui BPBD Jawa Barat.

    Dampak kemarau basah, menurut Aher, memang menguntungkan warga Jawa Barat yang menggarap sektor pertanian padi tapi merugikan warga yang menggarap sektor pertanian hortikultura seperti buah-buahan. Karena itu, dia mengimbau semua warga mewaspadai bencana alam, terutama banjir dan longsor, karena hingga akhir 2016 wilayah Jawa Barat memasuki musim hujan.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung memprediksi puncak musim hujan tahun 2016 di wilayah Jawa Barat terjadi pada November nanti. Curah hujan bulanan pada Oktober hingga November 2016 diperkirakan naik signifikan dari biasanya menjadi 200 hingga 400 mm per bulan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.