Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Ikan Protes, Menteri Susi: Kalau Perlu Dibuldoser

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Sejumlah kapal bersandar saat aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, 10 Oktober 2016. Akibat mogok kerja tersebut, distribusi dan pasokan ikan Pulau Jawa dan daerah lainnya terganggu. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Sejumlah kapal bersandar saat aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, 10 Oktober 2016. Akibat mogok kerja tersebut, distribusi dan pasokan ikan Pulau Jawa dan daerah lainnya terganggu. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengusaha ikan laut yang berbasis di kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru dan Muara Angke menggelar mogok kerja, Senin, 10 oktober 2016. Aksi ini untuk memprotes kenaikan uang sewa sebesar 450 persen dan pengurangan masa sewa dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan itu telah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan. "Bukan saya yang bikin. Mereka minta sepuluh tahun ya eggak bisalah kan sudah sesuai undang-undang," ujar Susi di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta.

Menurut Susi, sekarang sudah saatnya menata ulang pengelolaan Muara Baru yang telah lama dikuasai oleh beberapa orang saja. "Kan hanya lima sampai sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. Dengan pembatasan masa sewa itu diharapkan Muara Baru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak bukan segelintir kelompok.

Mengenai harga uang sewa yang dinaikkan hampir 450 persen, menurut Susi, sudah sangat wajar. "Mereka nyewa Rp 10 juta per hektare per tahun berpuluh-puluh tahun," kata dia. Namun lahan yang disewa itu ternyata disewakan lagi kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 500 ribu per meternya. "Kan enggak bener lagi ini."

Susi mengatakan, seharus aksi mogok kerja itu tidak perlu dilakukan. Apalagi pengusaha telah menyetujui kebijakan itu melalui tanda tangan kontrak dua tahun lalu. "Saya bilang, kalau tidak setuju dengan ini silakan bawa ke pengadilan, saya siap," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi menyatakan siap menyelesaikan masalah ini di pengadilan karena dia tidak membawa kepentingan pribadi. Selain itu, upaya pengosongan paksa tetap akan dilakukan jika pengusaha yang ada sekarang tidak segera mengosongkan lokasi. "Kalau perlu buldoser ya enggak apa-apa," kata dia.

Susi yakin kebijakan pemerintah ini tidak akan merugikan nelayan. Bahkan sebaliknya, nelayan justru akan diuntungkan dengan kebijakan itu. "Mereka saja yang bawa-bawa nama nelayan," ujar dia.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi berharap agar laut Indonesia menjadi lebih baik dan dapat diandalkan. Walau pun untuk mewujudkan harapan itu, kata Susi, Kementrian Kelautan dan Perikanan harus menghadapi masalah-maslaah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

ODELIA SINAGA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,