Pengusaha Ikan Protes, Menteri Susi: Kalau Perlu Dibuldoser

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kapal bersandar saat aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, 10 Oktober 2016. Akibat mogok kerja tersebut, distribusi dan pasokan ikan Pulau Jawa dan daerah lainnya terganggu. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Sejumlah kapal bersandar saat aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, 10 Oktober 2016. Akibat mogok kerja tersebut, distribusi dan pasokan ikan Pulau Jawa dan daerah lainnya terganggu. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengusaha ikan laut yang berbasis di kawasan pelabuhan perikanan Muara Baru dan Muara Angke menggelar mogok kerja, Senin, 10 oktober 2016. Aksi ini untuk memprotes kenaikan uang sewa sebesar 450 persen dan pengurangan masa sewa dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan itu telah sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan. "Bukan saya yang bikin. Mereka minta sepuluh tahun ya eggak bisalah kan sudah sesuai undang-undang," ujar Susi di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta.

    Menurut Susi, sekarang sudah saatnya menata ulang pengelolaan Muara Baru yang telah lama dikuasai oleh beberapa orang saja. "Kan hanya lima sampai sepuluh orang yang menguasai hampir 80 persen tanah negara," ujar dia. Dengan pembatasan masa sewa itu diharapkan Muara Baru dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak bukan segelintir kelompok.

    Mengenai harga uang sewa yang dinaikkan hampir 450 persen, menurut Susi, sudah sangat wajar. "Mereka nyewa Rp 10 juta per hektare per tahun berpuluh-puluh tahun," kata dia. Namun lahan yang disewa itu ternyata disewakan lagi kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp 500 ribu per meternya. "Kan enggak bener lagi ini."

    Susi mengatakan, seharus aksi mogok kerja itu tidak perlu dilakukan. Apalagi pengusaha telah menyetujui kebijakan itu melalui tanda tangan kontrak dua tahun lalu. "Saya bilang, kalau tidak setuju dengan ini silakan bawa ke pengadilan, saya siap," kata dia.

    Susi menyatakan siap menyelesaikan masalah ini di pengadilan karena dia tidak membawa kepentingan pribadi. Selain itu, upaya pengosongan paksa tetap akan dilakukan jika pengusaha yang ada sekarang tidak segera mengosongkan lokasi. "Kalau perlu buldoser ya enggak apa-apa," kata dia.

    Susi yakin kebijakan pemerintah ini tidak akan merugikan nelayan. Bahkan sebaliknya, nelayan justru akan diuntungkan dengan kebijakan itu. "Mereka saja yang bawa-bawa nama nelayan," ujar dia.

    Melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi berharap agar laut Indonesia menjadi lebih baik dan dapat diandalkan. Walau pun untuk mewujudkan harapan itu, kata Susi, Kementrian Kelautan dan Perikanan harus menghadapi masalah-maslaah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.