Kampanye Hitam Dibolehkan, asalkan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak digelar pada Februari 2017, termasuk di DKI Jakarta. Peristiwa besar ini mulai ramai dibahas di media.

    Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak digelar pada Februari 2017, termasuk di DKI Jakarta. Peristiwa besar ini mulai ramai dibahas di media.

    INFO MPR - Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak digelar pada Februari 2017. Peristiwa ini akan menjadi momen demokrasi besar dan terbaru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada sekitar ada 101 pilkada di sejumlah daerah yang pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan pada hari yang sama.

    Namun uniknya, dikatakan anggota MPR RI  Lukman Edy, porsi pemberitaan terbanyak mengenai pilkada adalah pelaksanaan di ibu kota negara, DKI Jakarta.

    "Mungkin di pilkada DKI Jakarta banyak sekali konflik dan hal yang menarik sehingga dibahas terus-menerus. Tapi, walaupun begitu, harus diwaspasdai juga bahwa pilkada-pilkada di daerah lain juga sangat berpotensi konflik jika tidak diwaspadai sejak dini," ujar Lukman dalam acara diskusi interaktif Empat Pilar MPR RI di Senayan, Senin, 10 Oktober 2016. Kali ini, diskusi mengambil tema “Pilkada Damai dalam Bingkai NKRI”.

    Lukman mengutarakan hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik pilkada terjadi, yakni potensi konflik akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Selain itu, netralitas penyelenggara pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum di daerah dan Badan Pengawas Pemilu.

    Campur tangan pegawai negeri sipil (PNS) dan inkumben yang melanggar aturan, menurut Lukman, juga dapat mengganggu pelaksanaan pilkada.

    Pengamat politik dan peneliti Pol-Tracking Institute Hanta Yudha melihat bahwa pilkada serentak, terutama di DKI Jakarta, sangat menarik.  Berbagai jurus kampanye, pra-kampanye, atau saat kampanye sangat bervariasi, ada yang menggunakan kampanye positif dan hitam.

    Menurut Hanta, sah saja jika terjadi kampanye hitam, asalkan data yang disampaikan valid, tidak mengada-ada. Selain itu, sebaiknya  pihak lawan harus siap dengan klarifikasi. Jika ditemukan fitnah, kata dia, kasus ini akan menjadi urusan penegak hukum.

    “Hal tersebut bisa mewarnai nuansa demokratis pilkada kita, tapi harus sesuai dengan data dan etika sebagai masyarakat yang ber-Pancasila," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.