Tak Bisa Ungkap Kasus Munir, Kontras:Jokowi Jangan Maju Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator KontraS, Haris Azhar, memberikan keterangan pers di Jakarta, 5 Agustus 2016. KontraS menyatakan informasi mengenai keterangan Freddy Budiman agar ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Koordinator KontraS, Haris Azhar, memberikan keterangan pers di Jakarta, 5 Agustus 2016. KontraS menyatakan informasi mengenai keterangan Freddy Budiman agar ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Joko Widodo tidak maju lagi sebagai calon presiden jika tidak dapat mengungkap kasus hak asasi manusia. Salah satunya, kata Haris, adalah kasus pembunuhan Munir.

    "Kalau dua tahun Presiden Joko Widodo begini-begini saja, dan tiga tahun ke depan tidak ada rencana apa-apa, sudah cukuplah nama beliau tercatat dalam sejarah sebagai presiden, tapi jangan maju lagi di periode berikutnya," kata Haris dalam konferensi pers bertajuk Buka Hasil TPF kasus Munir di Menteng, Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2016.

    Baca juga: Video Bos Cium Seluruh Pegawai Wanita Tiap Pagi Bikin Heboh

    Menurut Haris, hasil penyelidikan TPF Munir telah diserahkan Pemerintah pada 24 Juni 2005. Namun, isi dokumen itu belum diumumkan lantaran Sekretariat Negara mengaku tidak menyimpannya. Padahal, menurut anggota TPF Hendardi dan Usman Hamid, dokumen tersebut telah diserahkan di Istana Negara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, dan menteri terkait.

    Meski telah berganti kepemimpinan, Haris menyebutkan belum melihat tanda-tanda Jokowi akan membuka dokumen tersebut. Saat ini, Kontras bersama lembaga bantuan hukum dan istri Munir, Suciwati, tengah menunggu hasil keputusan sengketa informasi soal dokumen tersebut di Komisi Informasi Pusat. Sengketa informasi dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016 itu pihak termohon adalah Kementerian Sekretariat Negara.

    Haris berujar bahwa banyak pihak yang memanfaatkan keluguan Jokowi. "Saya mencari informasi ke ahli hukum yang ketemu Jokowi soal ini (kasus Munir dan kasus HAM). Saya tanya Jokowi bilang apa, mereka bilang Jokowi tidak bilang apa-apa, orang sekitarnya malah yang banyak ngomong," ujar Haris.

    Haris melihat Jokowi telah digunakan oleh kepentingan tertentu. Akibatnya, ujar dia, sejumlah agenda penting penegakan hak asasi manusia tak selesai. Haris berharap Jokowi berani untuk mengungkap kasus Munir.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.