Polisi Bunuh Diri karena Utang, Gubernur Ganjar Ingat Bapak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sambutan pada Asian Committe on Disaster Management di Hotel Gumaya, Semarang, 26 April 2016. Pertemuan skala Asia Pasifik tersebut membahas potensi bencana alam seperti banjir, tanahlongsor, angin ribut, tsunami, gempa bumi dan gunung meletus. TEMPO/Budi Purwanto

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sambutan pada Asian Committe on Disaster Management di Hotel Gumaya, Semarang, 26 April 2016. Pertemuan skala Asia Pasifik tersebut membahas potensi bencana alam seperti banjir, tanahlongsor, angin ribut, tsunami, gempa bumi dan gunung meletus. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku teringat almarhum bapaknya saat ada peristiwa seorang polisi di Kebumen bunuh diri gara-gara terlilit utang Rp 250 juta. Almarhum ayah Ganjar juga seorang polisi dengan pangkat terakhir letnan satu.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan, saat menjadi polisi, ayahnya juga memiliki utang. “Kami baru bisa bayar utang setelah anak-anak ayah sudah dewasa semua,” kata Ganjar tanpa menyebut berapa jumlah utang ayahnya. Cerita Ganjar itu disampaikan saat mengisi acara pelatihan “Saya, Perempuan Antikorupsi” di Semarang yang digelar Kamis-Sabtu, 6-8 Oktober 2016.

    Ganjar menyatakan kesejahteraan polisi dan pegawai lain memang masih minim. Kondisi itulah yang memicu munculnya pungutan-pungutan liar di pelayanan publik. Di satu sisi, memang ada polisi yang terjerat utang. Tapi, di sisi lain, ada polisi yang melakukan pungutan liar dengan jumlah uang sangat besar. Pada Rabu, 5 Oktober 2016, misalnya, Ganjar menemukan adanya pungli Rp 50 ribu per orang saat membayar pajak di Kantor Samsat Magelang. “Saya gemas habis,” ucapnya.

    Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ganjar memberantas pungutan liar dengan cara memberikan tunjangan 100 persen kepada para pegawainya. Dengan tambahan tunjangan itu, pegawai sudah tidak lagi melakukan korupsi.

    Selain itu, ujar Ganjar, tak perlu ada setoran ke pimpinan. Jika ada pegawai yang terbukti korupsi atau setor, yang bersangkutan akan langsung dipecat. Jika seorang pegawai ingin tambahan penghasilan, mereka bisa membuat koperasi. “Cuma tak bisa dapat ratusan juta,” tutur Ganjar.

    ROFIUDDIN

    Baca:
    Bank Indonesia Teliti Uang Dimas Kanjeng, Hasilnya Adalah...  

    Gatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan 

    Dituding Minta Mahar Rp 10 T ke Ahok, PDIP Lapor Polisi



     

     

    Lihat Juga