Dimas Kanjeng Ajukan Praperadilan, Ini Sikap Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penjagaan ketat oleh ratusan petugas kepolisian saat proses rekontruksi di padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Gading, Probolinggo, Jawa Timur, 3 Oktober 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    Suasana penjagaan ketat oleh ratusan petugas kepolisian saat proses rekontruksi di padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Gading, Probolinggo, Jawa Timur, 3 Oktober 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur siap menghadapi praperadilan yang diajukan kuasa hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Neshawaty Arsyad. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan praperadilan merupakan hak tersangka. “Praperadilan diatur dalam undang-undang. Polda Jawa Timur selalu siap menghadapinya,” kata Argo, Jumat, 7 Oktober 2016.

    Argo memastikan proses penangkapan hingga penetapan tersangka penipuan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Taat Pribadi sudah berjalan sesuai prosedur. “Semuanya sudah berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.

    Baca: Bank Indonesia Periksa Duit Dimas Kanjeng, Begini Hasilnya

    Neshawaty Arsyad mempermasalahkan penetapan tersangka kliennya terkait dengan kasus pembunuhan dan penipuan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Insya Allah dalam waktu dekat kami ajukan praperadilan," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 6 Oktober 2016.

    Baca: Pengikut Dimas Kanjeng Yakin yang Ditangkap Polisi Jelmaannya

    Namun Neshawaty enggan menjelaskan alasan pengajuan praperadilan. "Nanti saja kami jelaskan. Kami masih belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena proses hukum masih terus berjalan," kata Neshawaty.

    Menurut Nesha, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Taat Pribadi di padepokannya terlalu berlebihan. "Hanya berdasarkan keterangan enam saksi (pelapor), polisi langsung menetapkan klien kami sebagai tersangka," ujarnya.

    Nesha akan membuktikan di pengadilan bahwa Taat Pribadi tidak bersalah. "Walau begitu kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Baik kasus penipuan di kepolisian maupun kejaksaan (kasus pembunuhan)," katanya.

    Dia menilai tuduhan penipuan yang dialamatkan kepada Taat Pribadi tidak berdasar karena pengikutnya rela menyetorkan uang. "Tidak ada unsur paksaan, apalagi penipuan. Jangan cepat menyimpulkan klien kami menipu," ujarnya.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.