Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengawasan Anggaran, Kementerian Kesehatan Gandeng BPKP  

image-gnews
Menteri Kesehatan RI, dr Nila Djuwita F Moeloek, memberikan keterangan kepada media usai bertemu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Pertemuan tersebut membahas penjualan organ manusia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Menteri Kesehatan RI, dr Nila Djuwita F Moeloek, memberikan keterangan kepada media usai bertemu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Pertemuan tersebut membahas penjualan organ manusia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat menandatangani perjanjian kerja sama dalam upaya pengawasan anggaran dan pencegahan korupsi di sektor kesehatan. Penandatanganan dilakukan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Ardan mengatakan ada dua poin penting dalam kerja sama ini, yakni peningkatan sistem pengendalian intern pemerintahan dan aparat pengawas pemerintah. “Kami akan mengawal penggunaan anggaran Kementerian Kesehatan,” katanya di kantor Kementerian Kesehatan, Jumat, 7 Oktober 2016.

Kementerian Kesehatan masuk lima belas besar kementerian/lembaga yang memiliki anggaran besar. Kementerian Kesehatan menempati urutan kelima dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 Rp 58,3 triliun. Sementara untuk APBNP Kementerian Kesehatan pada 2016 sebesar Rp 62,7 triliun.

Baca: Gatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan

Menurut Ardan, penandatanganan kerja sama juga menjadi komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ada patokan skor yang ditargetkan BPKP terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian Kesehatan. Targetnya, pada 2019, semua kementerian dan lembaga, termasuk di Kementerian Kesehatan, mendapat skor 3 dari rentang skor 1-5. Kerja sama juga diharapkan mampu mencegah potensi korupsi di kementerian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek mengatakan Kementerian Kesehatan secara total telah mengadakan empat kali kerja sama untuk pencegahan korupsi. Kerja sama pertama dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 30 April 2015. Setelah itu, penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 28 September 2015. Kemudian, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 Juli 2016, serta dengan BPKP, hari ini. “Kami harapkan semakin teguh dalam pencegahan korupsi,” katanya.

Simak: Ajudan Jokowi Jadi Kapolda Banten, Lemkapi: Mengejutkan!

Nila menambahkan, pada kerja sama dengan BPKP ada beberapa ruang lingkup yang diprioritaskan untuk pencegahan korupsi. Beberapa di antaranya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintahan, manajemen risiko, sinergi pengawasan intern, pertukaran data dan informasi tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kompetensi auditor, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah.

DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

1 hari lalu

Ilustrasi ginjal. Shutterstock
3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?


Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

2 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?