Minggu, 22 September 2019

Gatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti. TEMPO, Antara

    Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti. TEMPO, Antara

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengakuan menghebohkan keluar dari mulut Gatot Brajamusti. Menurut juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono, tersangka kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal itu mengakui adanya aktivitas presta seks di Padepokan Brajamusti.

    "Dia juga mengakui pernah melakukan 'threesome' dengan beberapa wanita secara bersamaan. Ini diperkuat oleh pengakuan dari istrinya," kata Komisaris Besar Awi Setiyono di kantornya, Kamis, 6 Oktober 2016.

    Baca:

    Survei:  Ahok Disokong Segmen Mapan, Anies & Agus?
    Di Padepokan Gatot Brajamusti Sering Bikin Pesta Seks Bebas

    Lebih lanjut dikatakan Awi, aktivitas seks yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti tergolong tak lazim. Sebab, mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) itu juga kerap kali berhubungan badan dengan beberapa perempuan secara bergiliran.

    "Dia mengakui melakukan persetubuhan dengan korban-korbannya secara bergiliran, satu per satu masuk ke kamar," ucap Awi. Diduga, Gatot Brajamusti lebih dulu mencekoki perempuan-perempuan di padepokannya dengan sabu, yang juga dia sebut sebagai aspat.

    Dugaan adanya pesta seks dan pengaruh sabu-sabu sudah dilontarkan penyanyi Reza Artamevia dan Elma Theana, saat diperiksa di Polda Metro Jaya, akhir September 2016. Keduanya diduga mengetahui soal ritual seks tersebut. "Gatot memperdayai korbannya dengan sabu-sabu, kemudian melakukan pesta seks," ujar Awi.

    Simak Pula

    Muncul Petisi Tolak Ahok yang Disebut Lecehkan Ayat Al-Quran
    Soal Kontribusi Tambahan, Ahok Tegaskan Itu Bukan Diskresi

    Selanjutnya: Cara-cara Gatot mengelabui korban...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.