6.614 Suku Cadang Sepeda Motor Ilegal Asal Cina Disita Polda Riau

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar Borgol. merdeka.com

    Gambar Borgol. merdeka.com

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menggerebek sebuah toko suku cadang sepeda motor di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Polisi menetapkan pemilik toko, HW, sebagai tersangka atas tuduhan perniagaan barang ilegal.

    "Barang ilegal berasal dari Malaysia dan Cina," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Ajun Komisaris Besar Rivai Sinambela, Kamis, 6 Oktober 2016.

    Rivai mengatakan penjualan suku cadang ilegal itu terbongkar berkat informasi masyarakat yang curiga dengan kejanggalan produk dari toko itu. Indikasinya, tersangka HW telah menjual suku cadang tanpa label standar SNI serta tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kemasannya.

    "Polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan ke toko tersebut," ujarnya.

    Dari toko itu, polisi mengamankan 6.614 suku cadang sepeda motor yang terdiri atas berbagai jenis. Dia merincikan, terdapat 2 tali kopling merek HGM, 161 shock absorber atau peredam kejut, dan 52 karburator merek Senyk.

    Selain itu, ada 189 filter atau saringan hawa berbagai merek, 500 rantai motor berbagai merek, 1.743 busi berbagai merek, dan 3.957 piston berbagai merek.

    Menurut Rivai, upaya jual-beli suku cadang ilegal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Ancamannya 1-12 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar," ucapnya.

    RIYAN NOFITRA

    Baca:
    Jessica Dituntut 20 Tahun, Jaksa: Saksi Ahli Bias, Tak Valid
    Terjawab, Siapa yang Hentikan Acara 'Mario Teguh Golden Ways'
    Perang Artis: Agus Andalkan Annisa, Ahok Gandeng Sophia



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.