Minggu, 22 September 2019

Ajudan Jokowi Jadi Kapolda Banten, Polri: Itu Reward  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menilai mutasi jabatan Komisaris Besar Listyo Sigit Prabowo dari ajudan Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten sebagai apresiasi atas kinerjanya. Sigit menjadi ajudan Jokowi sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat presiden. "Itu kan reward, prestasi dalam menjalankan tugas khusus, termasuk tugas khusus menjadi ajudan presiden," ujar Boy di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2016.

    Baca: Ajudan Jokowi Jadi Kapolda Banten, Lemkapi: Mengejutkan!

    Polri, kata Boy, telah mempersiapkan sejumlah perwira menengah untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Sigit. "Saya dengar sudah ada nama-nama, mungkin satu dua hari ini dipastikan," ucapnya.

    Ia menuturkan proses pemilihan pengganti ajudan Presiden Jokowi sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Saat ini, kata dia, proses seleksi dianggap sudah selesai. "Tinggal keputusan. Tidak lama lagi pasti akan disampaikan."

    Selain terhadap Sigit, mutasi anggota kepolisian dilakukan terhadap 16 perwira lain. Di antaranya Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Raden Budi Winarso, Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin, dan Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Dhani Jadi Calon Wakil Bupati, Mulan Siap Jadi Ibu Pejabat
    Agus Yudhonoyo Ungkap Hubungan Uniknya Dengan SBY

     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe