Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surat Keputusan WNI Arcandra Tahar Digugat di PTUN Jakarta

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Olivia dan Nasyru Dongoran menggugat putusan Kementerian Hukum dan HAM, karena mengeluarkan surat keputusan terkait warga negara Archandra, di PTUN Jakarta, 6 Oktober 2016. Tempo/Avit Hidayat
Olivia dan Nasyru Dongoran menggugat putusan Kementerian Hukum dan HAM, karena mengeluarkan surat keputusan terkait warga negara Archandra, di PTUN Jakarta, 6 Oktober 2016. Tempo/Avit Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Kewarganegaraan Indonesia menggugat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laloly, yang menerbitkan surat keputusan (SK) kepemilikan warga negara Indonesia bagi Arcandra Tahar. "SK itu cacat hukum dan melanggar undang-undang," kata penggugat Nasrul S. Dongaran saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.

Nasrul mengatakan Menteri Yasonna menerbitkan SK dengan nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Arcandra. SK tersebut dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Arcandra dianggap lalai terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai WNI.

Baca: Dukun Anton Berikan Susuk Langgeng, Korban ini Malah Dipecat

Syarat krusial yakni, Arcandra harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Sementara diketahui, Arcandra telah lama tinggal di Amerika Serikat. Dari catatan Nasrul, Arcandra telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada Maret 2012.

Hal inilah, kata Nasrul, yang memutus status WNI Arcandra, karena dia telah menjadi WNA Amerika Serikat. Belakangan Arcandra mengurus pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat. Kemudian Yasonna mengeluarkan surat keputusan bahwa Arcandra sudah kembali menjadi WNI.

Menteri Yasonna juga dianggap melanggar asas hukum pemerintahan. Hari ini, Nasrul membawa sejumlah barang bukti ke PTUN Jakarta. Satu di antaranya adalah SK Kemenkumham dan salinan paspor Amerika Serikat milik Arcandra. Bukti itu dianggap cukup kuat untuk disidangkan di pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Inilah 7 Indikasi Jessica Diduga Berencana Bunuh Mirna

Dia berharap, hakim di PTUN Jakarta dapat mencabut SK yang dikeluarkan Kemenkumham. Karena keputusan itu telah melanggar undang-undang. Setelah ini, Nasrul dan tim kuasa hukumnya akan menggugat beberapa produk hukum yang sempat dikeluarkan oleh Arcandra saat menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Arcandra menjabat sebagai menteri selama kurang-lebih 20 hari. Nasrul mencurigai latar belakang kebijakan Arcandra yang menyetujui izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia.

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

1 hari lalu

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya. Foto: Canva
Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.


Dikalahkan Kresna Life di PTUN, OJK Ajukan Banding

43 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
Dikalahkan Kresna Life di PTUN, OJK Ajukan Banding

OJK akan mengajukan banding atas kasusnya melawan Kresna Life.


India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

44 hari lalu

Para pengunjuk rasa memegang poster saat protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai ujaran kebencian terhadap Muslim yang dilakukan oleh para pemimpin Hindu, di New Delhi, India, 27 Desember 2021. REUTERS/Adnan Abidi
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

48 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.


Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

22 Januari 2024

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dengan Presiden China Xi Jinping melalui saluran telepon, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina 26 April 2023. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan perubahan konstitusi untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda sebagai tanda terima kasih pada diaspora Ukraina.


Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

8 Januari 2024

Sejumlah pengungsi etnis Rohingnya berada di tempat penampungan sementara di Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (4/1/2024). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat sekitar untuk memastikan kondisi 157 pengungsi etnis Rohingya mendapatkan keselamatan dan kelayakan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yudi
Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

Menlu Retno mengatakan demokrasi dan stabilitas di Myanmar menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya.


El Salvador Tawarkan Kewarganegaraan bagi Investor Bitcoin yang Menyumbang Program Pemerintah

22 Desember 2023

Roberto Carlos Silva, pemilik toko La Zontena, menunggu pelanggan diman tokonya menerima pembyaran dengan Bitcoin di El Zonte Beach di Chiltiupan, El Salvador 8 Juni 2021. Presiden Nayib Bukele mengutip Bitcoin Beach sebagai inspirasi atas dorongannya untuk mengadopsi cryptocurrency secara nasional. REUTERS/Jose Cabezas
El Salvador Tawarkan Kewarganegaraan bagi Investor Bitcoin yang Menyumbang Program Pemerintah

El Salvador akan mulai memberikan percepatan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang menyumbang bitcoin untuk program pemerintah.


RUPS PLN: Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo Komisaris Utama dan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar Komisaris Independen

20 September 2023

Agus Martowardojo. wikipedia.org
RUPS PLN: Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo Komisaris Utama dan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar Komisaris Independen

Pengangkatan dua komisaris dan satu direksi baru PLN ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar Rabu, 20 September 2023.


Lithuania Cabut Kewarganegaraan Atlet Ice Skating Kelahiran Rusia

16 September 2023

Dua penampil menari dalam pertunjukan sirkus 'Cirque de Soul on Ice' di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 1 Juni 2019. Pertunjukan sirkus di atas es asal Rusia yang memadukan keahlian 'ice skating', gerakan akrobatik, video maping, dan pertunjukan laser. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Lithuania Cabut Kewarganegaraan Atlet Ice Skating Kelahiran Rusia

Atlet ice skating Margarita Drobiozko yang kelahiran Rusia dicabut kewarganegaraannya.


Mahfud Md dan Yassona Temui Eks Mahasiswa di Belanda yang Terjebak usai G30S, Bahas Kewarganegaraan

28 Agustus 2023

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan ketetangan saat pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. Dalam keteranganya Mahfud membentuk tim ini sampai 31 Desember untuk melakukan riset seperti dugaan korupsi di lingkungan peradilan, masalah konflik agraria, hingga mafia hukum, anggota tim Najwa Shihab juga menegaskan akan tetap bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh kalangan masyarakat sipil. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md dan Yassona Temui Eks Mahasiswa di Belanda yang Terjebak usai G30S, Bahas Kewarganegaraan

Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menemui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda Ahad 27 Agustus 2023